INFO TEMPO – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela langsung menggerakkan arah pembangunan daerah setelah dilantik pada 20 Februari 2025. Kebijakan mereka dirumuskan dalam tiga misi yang menjadi fondasi pembangunan lima tahun ke depan. Tiga misi itu adalah memperkuat ekonomi yang inklusif, membangun sumber daya manusia unggul, serta menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas.

Misi pertama diarahkan pada penguatan ekonomi yang mandiri dan inovatif dengan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan. Melalui program Desaku Maju, pembangunan difokuskan pada penguatan ekonomi berbasis potensi lokal.

Pembangunan di desa ini diperkuat melalui hilirisasi pertanian. Langkahnya dengan mengembangkan BUMDes, penyediaan alat pengering hasil panen, serta pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa, sesuai amanat pemerintah pusat.

Pemprov Lampung juga mempercepat pembangunan infrastruktur untuk memperkuat konektivitas wilayah. Pada 2026, sebanyak 62 paket pekerjaan jalan provinsi disiapkan untuk digarap serentak.

Dengan berbagai upaya ini, stabilitas ekonomi terjaga dan tercermin dari inflasi Lampung pada Januari 2026 sebesar 1,9 persen -terendah di Sumatra sekaligus sepuluh daerah dengan inflasi terendah nasional. Di sisi lain, inovasi juga dilakukan melalui kerja sama konektivitas satelit tanpa membebani APBD serta mengoperasikan KMP Dalom 1 untuk meningkatkan layanan penyeberangan Selat Sunda.

Pada misi kedua, pembangunan sumber daya manusia unggul ditempuh melalui perluasan pendidikan vokasi di 93 SMA dan SMK, pengembangan sekolah unggulan, serta perintisan Sekolah Rakyat. Duet pemimpin Lampung ini juga mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menempatkan Lampung dalam empat besar nasional dengan 2.375 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif. Keberadaan SPPG di berbagai wilayah Lampung membuka peluang pemberdayaan ekonomi lokal melalui keterlibatan tenaga kerja dan pelaku usaha daerah.

Adapun misi ketiga menitikberatkan pada kehidupan masyarakat yang berkeadilan, lingkungan berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Transformasi pelayanan publik berbasis digital terus dikembangkan. Di antaranya melalui aplikasi Lampung-in sebagai kanal komunikasi masyarakat dengan pemerintah.

Kinerja birokrasi juga menunjukkan perbaikan signifikan dengan peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari predikat B menjadi BB pada 2025. Inovasi pelayanan publik diperkuat melalui layanan drive thru pajak dan digitalisasi retribusi daerah.

Di bidang sosial, Lampung mencatat penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,69 persen, jauh melampaui rata-rata nasional untuk daerah dalam kelompok fiskal tinggi sebesar 0,41 persen. Keberhasilan ini mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri berupa penghargaan sebagai Provinsi dengan Penanggulangan Kemiskinan Terbaik untuk kategori Fiskal Tinggi. Sedangkan di bidang energi, Lampung mengembangkan pilot plant green hydrogen di PLTP Ulubelu, yang menjadikan provinsi ini daerah pelopor transisi energi bersih di Indonesia.

Semua program yang terangkum dalam tiga misi Rahmat dan Jihan menjadi pijakan strategis pembangunan Lampung dalam lima tahun ke depan. “Pembangunan lima tahun ke depan harus menjadi tonggak bagi kemajuan Lampung dan kontribusi nyata bagi Indonesia,” kata Gubernur Rahmat. “Visi kita adalah Bersama Lampung Maju, Menuju Indonesia Emas.” (*)