INFO TEMPO – Satu tahun kepemimpinan Wali Kota Robinsar dan Wakil Wali Kota Fajar Hadi Prabowo di Cilegon dihadapkan dengan kondisi fiskal yang tidak ringan. Dilantik pada 20 Februari 2025, keduanya mewarisi defisit anggaran serta utang pihak ketiga ratusan miliar rupiah akibat gagal bayar. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahkan meminta pembenahan serius agar persoalan serupa tak berulang.

Mereka pun fokus pada penataan postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) melalui rasionalisasi di tahun pertama. Sejumlah pos yang dinilai tidak memiliki dasar kuat dipangkas, termasuk koreksi pendapatan hingga Rp 110 miliar.

Efisiensi anggaran juga dilakukan secara menyeluruh dengan prinsip efektivitas program.

Hasilnya, pada APBD 2025 Pemerintah Kota Cilegon mampu membalikkan keadaan dari defisit menjadi surplus Rp 80 miliar. Sementara penyelesaian gagal bayar sekitar Rp 130 miliar dituntaskan secara bertahap.

Robinsar mengatakan pembenahan fiskal sebagai fondasi utama agar pembangunan berjalan sehat. Disiplin anggaran menjadi kunci agar kota industri dengan pendapatan domestik bruto (PDB) terbesar keempat nasional itu tidak kembali terjerembab dalam defisit.

Robinsar juga berkomitmen menata wajah kota agar selaras dengan julukan “petro dollar” dan identitas sebagai kawasan industri strategis. Penataan trotoar, lampu hias, hingga koridor gerbang masuk kota menjadi bagian dari pembaruan ruang publik.

Sementara itu, Fajar Hadi Prabowo menekankan pentingnya penguatan dampak kebijakan. Ukuran keberhasilan, kata dia, bukan sekadar jumlah program, melainkan manfaat riil yang dirasakan warga. Karena itu, evaluasi dan disiplin perencanaan diperketat, termasuk memperjelas hubungan antara output program dan outcome bagi masyarakat. Sinergi eksekutif-legislatif juga diperkuat agar proses perencanaan lebih akuntabel.

Di sektor ekonomi kerakyatan, berbagai intervensi digulirkan. Operasi pasar dan bazar murah digelar di delapan kecamatan untuk menjaga stabilitas harga. Program penciptaan wirausaha baru direalisasikan melalui pinjaman tanpa bunga bagi ratusan pelaku usaha mikro, serta memfasilitasi legalitas dan pendampingan manajemen keuangan. Modernisasi balai latihan kerja juga berjalan melalui pelatihan bersertifikasi, hingga K3 dan profesi keamanan.

Bidang pendidikan turut mendapat perhatian. Sebanyak 511 mahasiswa menerima beasiswa Cilegon Juare pada tahun ajaran 2025/2026. Di sektor kesehatan, 88.382 warga tidak mampu memperoleh bantuan premi JKN. Tujuannya, mendorong pencapaian Universal Health Coverage (UHC) hingga 98,52 persen. Layanan persalinan 24 jam dan penguatan puskesmas PONED menjadi bagian dari peningkatan akses kesehatan dasar.

Komitmen sosial terwujud lewat kenaikan honor bertahap bagi RT/RW, guru honorer, guru madrasah, guru ngaji, hingga pemandi jenazah. Sebanyak 4.181 pegawai non-ASN juga dilantik menjadi P3K paruh waktu. Penanganan kawasan kumuh menyasar 40 titik lingkungan dan ratusan rumah tidak layak huni melalui kolaborasi pemerintah daerah dan CSR.

Memasuki tahun kedua, pasangan ini dihadapkan pada target lanjutan, termasuk pembangunan Jalan Lingkar Utara, Youth Centre, taman tematik, serta pengembangan destinasi wisata dan festival budaya. Janji politik masih terus direalisasikan secara bertahap dengan fondasi fiskal yang sehat untuk memberi ruang gerak lebih luas. Tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi disiplin anggaran sekaligus memastikan setiap kebijakan benar-benar berdampak bagi warga Cilegon. (*)