INFO TEMPO – Pembangunan daerah yang paling mendasar terletak pada infrastruktur. Sebagai tulang punggung pembangunan, infrastruktur memegang peran penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat dan barang, membuka akses ekonomi baru, meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pemerataan pertumbuhan antar wilayah.

Bupati Blora Arief Rohman memiliki pandangan yang sama tentang pentingnya pembangunan infrastruktur. Ia mengusung visi “Sesarengan Mbangun Blora Maju dan Berkelanjutan” yang pada tahun pertama kepemimpinannya diwujudkan melalui percepatan berbagai program pembangunan infrastruktur daerah.

“Kami mendapatkan amanah dari rakyat pada pemilihan lalu hampir 84 persen. Ini tentunya harapan besar bagi masyarakat Blora,” kata Arief pada Kamis, 19 Februari 2026. “Ekspektasi yang ingin dicapai, khususnya program prioritas yang memang menjadi harapan mayoritas masyarakat adalah di bidang infrastruktur.”

Sepanjang 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora telah mengalokasikan lebih dari Rp 400 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Inpres Jalan, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bantuan provinsi.

Arief menjelaskan, dengan dana tersebut, Pemkan Blora membangun 103 ruas jalan vital, dengan kondisi pembangunan infrastruktur daerah yang kini telah mendekati 70 persen. “Pekerjaan rumah kita masih sekitar 30 persen lagi sampai akhir periode di empat tahun ke depan,” katanya. “Jadi pencapaian di satu tahun pemerintahan di bidang infrastruktur sudah berjalan maksimal.”

Ke depannya ruas jalan strategis yang rusak akan segera diselesaikan. Di antaranya, ruas jalan Jepon-Bogorejo perbatasan Tuban, Tunjungan-Nglangitan- Keser, Japah-Tunjungan, dan Cabak-Bleboh. “Kami berupaya agar ruas jalan yang vital ini bisa dibangun pada tahun kemarin. Dan memang efeknya luar biasa,” katanya.

Dengan pembangunan infrastruktur, lanjut Arief, pemerataan ekonomi dapat terdorong, terutama dalam memperlancar distribusi hasil pangan. Ia mencontohkan, di sejumlah wilayah dengan kondisi jalan rusak, harga komoditas sempat jatuh karena biaya distribusi yang tinggi. Namun setelah infrastruktur diperbaiki, transportasi menjadi lancar dan hasil bumi para petani di Blora bisa kembali bersaing.

Keberhasilan tersebut tak hanya datang dari upaya Pemkab Blora semata. Menurut Arief, sinergi dan kolaborasi adalah kunci. Dalam prosesnya, pembangunan ruas jalan tersebut melibatkan berbagai pihak, seperti TNI, Polri, hingga masyarakat. Dari situ, lapangan pekerjaan juga terbuka. “Alhamdulillah, pembangunan infrastruktur tersebut mampu menyerap tenaga kerja lokal,” ucapnya.

Selain pembangunan jalan, Pemerintah Kabupaten Blora juga mendukung pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), seperti pengembangan Kampung Capekat, pembangunan Bendungan Karangnongko, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Arief berharap seluruh program di Kabupaten Blora -baik program prioritas ataupun PSN, mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat, khususnya pendanaan. Dia melanjutkan, saat ini Pemkab Blora menghadapi tantangan mengenai efisiensi anggaran yang terpotong hampir Rp 370 miliar. Kendati demikian, Arief berharap ada dukungan pemerintah pusat dari sisi pendanaan di luar APBD, seperti skema pendanaan investasi yang nantinya bisa kembangkan untuk menggali potensi daerah, seperti pertanian, peternakan dan UMKM. (*)