SEJUMLAH peristiwa politik mendapat atensi publik selama pekan kedua Februari 2026. Pejabat di pemerintahan Prabowo memperoleh gelar tanda kehormatan, baik dari kampus hingga kapolri.

Seremonial penganugerahan tanda kehormatan untuk Fadli Zon membuat pembelajaran mahasiswa di kampus diliburkan. Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Unas, Charlesius Rustam menduga kampus merencanakan pemberian gelar profesor kehormatan kepada Fadli Zon ketika mahasiswa sedang melakukan UAS. Tujuannya supaya tidak ada demontrasi.

Dugaan itu semakin besar ketika Charlesius dan sejumlah mahasiswa dilarang masuk ke dalam kampus untuk melakukan demontrasi. Demontrasi itu menolak pemberian gelar Profesor Kehormatan kepada Fadli Zon. 

Rektor Unas El Amry Bermawi Putera mengatakan pemberian gelar itu berdasarkan pertimbangan akademik, kontribusi nyata, pengabdian berkelanjutan, serta dampak nasional dan internasional yang dihasilkan Fadli. Unas mengganggap Fadli Zon layak dan pantas dianugerahi gelar profesor kehormatan.

Tanda kehormatan juga dianugerahi untuk sejumlah petinggi Polri dan pimpinan di Badan Gizi Nasional. Ketika membuka peresmian serta groundbreaking SPPG dan Gudang Ketahanan Pangan Polri, Prabowo Subianto menerbitkan keputusan presiden yang mengamanatkan pemberian tanda kehormatan untuk beberapa pejabatnya itu.

Kepala BGN Dadan Hindayana dan Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Dedi Prasetyo dianugerahi tanda kehormatan bintang jasa utama. 

Wakil Kepala BGN Inspektur Jenderal (Purn) Sonny Sanjaya beserta dua wakil lainnya juga dianugerahi tanda kehormatan bintang jasa pratama. Selain itu, Prabowo memberi tanda kehormatan bintang jasa nararya kepada Irwasum Polri Komisaris Jenderal Wahyu Widada, yang juga mewakili empat penerima lainnya.

Sejumlah kepala kepolisian daerah turut menerima tanda kehormatan tersebut, yaitu Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Wisnu Hermawan.

Kepala negara juga memberikan tanda kehormatan Satya Lencana Wirakarya kepada 58 petambak, yang diwakili oleh Zaini Sidi. Prabowo juga berjanji bakal memberikan tanda kehormatan ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

Prabowo menilai jenderal polisi bintang empat itu layak menerima tanda kehormatan berupa Bintang Mahaputera. “Tadi saya tanya, sudah dapat belum (Bintang Mahaputera), belum. Ya, saya yang beri,” kata mantan Danjen Kopassus ini.

Protes itu dilakukan dengan cara mengirimkan surat terbuka kepada United Nations Children’s Fund (UNICEF) atau badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang fokus pada perlindungan hak, kesehatan, gizi, dan pendidikan anak-anak di seluruh dunia. BEM melayangkan surat itu pada 6 Februari lalu, untuk merespons tragedi siswa sekolah dasar yang bunuh diri di NTT karena diduga tidak mampu membeli pulpen dan buku sekolah seharga kurang dari Rp 10 ribu. 

Tiyo menerima pesan WhatsApp bernada ancaman penculikan dari nomor dengan kode Inggris empat hari setelah BEM mengkritik Prabowo. Selain ancaman penculikan, peneror juga mengirimkan pesan yang menuduh Tiyo sebagai agen asing dan mencari panggung. “Agen asing. Jangan cari panggung jual narasi sampah,” bunyi pesan tersebut.

Tempo mengecek nomor tersebut melalui aplikasi Getcontact. Identitas pemilik nomor tersebut tidak tercantum. Menurut Tiyo, selain menerima ancaman dalam bentuk pesan WhatsApp, dia juga dikuntit dua orang saat berada di sebuah kedai. Penguntitan itu terjadi sehari setelah muncul ancaman. “Mereka memotret dan bergegas pergi,” kata Tiyo saat dihubungi pada Kamis, 12 Februari 2026.

Dewan Perwakilan Rakyat mengecam tindakan teror yang dialami aktivis mahasiswa tersebut. Anggota Komisi X DPR Hilman Mufidi menilai berbagai teror yang menimpa Tiyo tidak lain adalah upaya pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi. 

Kepala Pusat Komponen Cadangan Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan Brigadir Hengki Yuda Setiawan mengatakan pelatihan akan berlangsung selama 1,5 bulan. Mereka akan ditempatkan di berbagai pusat pendidikan Tentara Nasional Indonesia. “Jadi ada yang di matra udara, darat, laut, pokoknya beda-beda,” kata Hengki saat ditemui di kantornya, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis, 12 Februari 2026. 

Enam pusat pendidikan yang akan menjadi lokasi pelatihan di antaranya Pusat Kompetensi Bela Negara yang berada di Bogor, Jawa Barat; Markas Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan (Kodiklat) TNI di Tangerang Selatan, Banten; serta Resimen Induk Kodam Jayakarta di Jakarta Timur. Kemudian, ada juga di Pusat Pendidikan Kesehatan Angkatan Darat di Jakarta Timur; Markas Brigif Marinir di Cilandak, Jakarta Selatan; dan Pusat Bahasa TNI Angkatan Udara di Jakarta Timur.

Pelatihan komcad untuk 4000 ASN di 49 kementerian dan lembaga ini akan digelar secara bertahap. Mekanismenya, mereka akan dibagi ke dalam dua gelombang. Setiap gelombang terdiri dari 2000 orang. Pelatihan gelombang pertama akan dilaksanakan mulai pertengahan April hingga Juni 2026. Sementara gelombang kedua akan berlangsung pada awal Agustus hingga pertengahan September. 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menyatakan pelayanan publik tak akan terganggu meski ribuan aparatur sipil negara akan mendapat pelatihan komponen cadangan atau komcad selama dua bulan. Sebab, kata dia, tak semua ASN mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Kementerian Pertahanan pada April mendatang.

“Layanan publik harus diutamakan,” kata Rini ketika dihubungi pada Kamis, 12 Februari 2026.