Jakarta –

Wakil Presiden ke-13 RI Mar’uf Amin menanggapi langkah diplomasi terbaru pemerintah Indonesia yang memutuskan untuk bergabung ke dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian. Mar’uf awalnya menjelaskan komitmen langkah politik luar negeri Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina sejak tahun 1955.

“Ya yang penting itu begini, kita itu kan tetap punya target kita atau politik luar negeri kita di dalam masalah Palestina. Dari sejak tahun 55 kita menghendaki agar Palestina merdeka. Yang kedua, kita sudah mendukung kesepakatan di PBB adanya Two-State Solution,” kata Mar’uf Amin kepada wartawan di Kementerian Haji dan Umrah, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2026).

Mar’uf menilai tak masalah jika forum Board of Peace mengarah ke perjuangan kemerdekaan Palestina. Menurutnya, tinggal dilihat selama prosesnya apakah mengarah ke prinsip yang ditekankan Indonesia.

“Jadi sepanjang mengarah ke sana, itu saya kira tidak menjadi masalah. Nah tinggal lagi apakah forum ini membawa ke sana apa tidak. Nah itu perlu pengkajian, saya kira perlu pembahasan,” ujarnya.

Indonesia telah resmi gabung ke Board of Peace bersama 7 negara muslim lain. Presiden AS Donald Trump selaku yang menginisiasi organisasi tersebut akan menggelar rapat perdana Board of Peace pada 19 Februari mendatang. Presiden Prabowo Subianto disebut akan menghadiri rapat perdana itu.

“Dapat kami infokan bahwa sebagaimana disampaikan Pak Menlu, pemerintah telah menerima undangan rapat perdana Board of Peace, dan Presiden Prabowo Subianto akan hadir,” kata juru bicara Kemlu, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, saat dimintai konfirmasi.

Nabyl mengatakan kehadiran Prabowo menjadi penegasan komitmen Indonesia untuk berperan aktif sejak awal. Khususnya, dalam menentukan arah dan kerja Board of Peace.

“Indonesia akan menggunakan Board of Peace untuk memperjuangkan perlindungan warga sipil, mendorong pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mengupayakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina berdasarkan solusi dua negara,” tuturnya.

(mib/eva)