INFO TEMPO – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional di Kuta, Bali, pada 13 hingga 15 Februari 2026. Kegiatan ini dirancang untuk menyelaraskan kebijakan partai dengan kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah daerah.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono mengatakan, bimbingan teknis nasional diikuti sekitar 960 peserta. Seluruh peserta merupakan anggota DPRD seluruh Indonesia yang berasal dari PPP.

“Ini harus selaras agar memiliki suatu efisiensi yang besar dari kebijakan-kebijakan itu,” ujarnya usai membuka Bimtek Nasional PPP di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, pada Sabtu, 14 Februari 2026.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono setelah membuka Bimtek Nasional PPP di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, pada Sabtu, 14 Februari 2026. Dok. PPP

Bimtek ini, kata Mardiono, merupakan amanah dari konstitusi PPP yang harus dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun. Pada bidang politik, PPP ingin menyatukan persepsi dan arah perjuangan partai dengan menugaskan anggota DPRD untuk merealisasikannya.

“Yang terakhir, tujuan Bimtek adalah untuk menyatukan arah perjuangan menuju pemilu tahun 2029 yang akan datang,” ujarnya.

Adapun Bimtek Nasional PPP mengangkat tema penguatan peran DPRD dalam mengawal persatuan dan pembangunan bangsa. Mardiono mengatakan, tema tersebut mengandung pesan bahwa peran DPRD fraksi PPP tidak hanya penting bagi tata kelola pemerintahan daerah hari ini saja, tetapi juga menentukan masa depan.

PPP memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap kader yang duduk di parlemen daerah maupun pusat harus piawai dalam fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan pengawasan. Selain itu, ia berharap kader PPP dapat menjadi teladan etika politik, perekat persatuan sosial, serta jembatan antara aspirasi rakyat dan kebijakan pemerintah daerah.

Menurut dia, penguatan peran DPRD fraksi PPP harus dimaknai dalam tiga dimensi utama, yaitu representasi rakyat, kualitas kebijakan publik, serta etika politik dan persatuan.

Mardiono mengatakan dimensi representasi rakyat harus diwujudkan secara terbuka dan membawa kepentingan masyarakat. “Apa yang saudara lakukan di ruang sidang, di rapat komisi, di reses, bahkan di media sosial akan membentuk persepsi publik terhadap PPP,” kata dia.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional di Kuta, Bali, pada 13 hingga 15 Februari 2026. Dok. PPP

Kemudian, untuk dimensi kebijakan publik, PPP menekankan bahwa DPRD harus menghadirkan persatuan yang kritis dan solutif. Sehingga perannya tidak berhenti pada menyetujui atau menolak usulan pemerintah daerah. Kader PPP juga harus dibekali kemampuan analisis kebijakan, pemahaman anggaran, serta sensitivitas sosial di tengah-tengah masyarakat.

Terakhir adalah dimensi etika politik dan persatuan. Mardiono berharap kader PPP menjadi peneduh saat iklim politik yang sering kali keras dan penuh politisasi. “Boleh berbeda pendapat, tapi tidak boleh menjadi pengadilan, seolah-olah pendapat itu yang paling benar,” ujarnya.

Selain itu, dia menargetkan PPP akan meraih 39 kursi DPR RI pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2029. Cita-cita ini, kata dia, harus dikejar dengan bersungguh-sungguh oleh PPP.

“Seberat apa pun harus dikejar dan diraih dan mengembalikan kursi DPR RI yang pernah diraih oleh PPP pada tahun 2014 yang lalu,” kata dia.

Mardiono mengatakan program di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejauh ini berpihak kepada rakyat. Karena itu, PPP menyatakan akan tetap mendukung Prabowo pada kontestasi 2029.

“Para pendiri Partai Persatuan Pembangunan ingin melahirkan sebuah negeri ini, rakyatnya harus sejahtera, negaranya harus kuat, begitu cita-citanya. Insyaallah (tetap mendukung Prabowo Subianto 2029),” ujarnya. (*)