ANGGOTA Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat, Hilman Mufidi, mengecam tindakan teror terhadap Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) Tiyo Ardianto. Tiyo mendapat teror setelah mengkritik negara karena lalai atas kasus anak bunuh diri di Nusa Tenggara Timur.

Menurut Hilman, berbagai teror yang menimpa Tiyo tidak lain adalah upaya pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi. Sebab, ia menilai hal yang disampaikan Tiyo merupakan wujud kebebasan berpendapat dan dilindungi hukum.

“Tindakan teror terhadap adinda Tiyo, Ketua BEM UGM, tentu sangat tidak sepatutnya dilakukan. Saya sangat menyayangkan aksi itu. Itu sama saja dengan praktik pembungkaman,” kata Hilman dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Sabtu, 14 Februari 2026.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu mendesak kepolisian mengusut tuntas dalang di balik aksi teror terhadap Tiyo. Dia menegaskan bahwa kritik dari Tiyo harus dihormati dan tidak boleh menjadi alasan tindakan teror.

Hilman juga mengimbau semua pihak bijaksana menyikapi perkembangan kasus di NTT. Menurut dia, kasus itu perlu dihadapi dengan kestabilan emosi meski kejadiannya memilukan bagi semua orang. Ia secara pribadi menyatakan prihatin terhadap peristiwa tersebut.

“Tapi menyikapi hal itu juga perlu keterbukaan hati dan kekuatan pikir. Setiap kritik terhadap penanganan kasusnya harus disikapi dengan bijak, bukan malah dengan teror,” ujarnya.

Tiyo menerima pesan WhatsApp bernada ancaman penculikan dari nomor dengan kode Inggris empat hari setelah BEM UGM mengkritik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Selain menyampaikan ancaman penculikan, peneror mengirim pesan yang menuduh Tiyo sebagai agen asing dan mencari panggung. “Agen asing. Jangan cari panggung jual narasi sampah,” demikian bunyi pesan tersebut.

Tempo mengecek nomor tersebut melalui aplikasi Getcontact. Identitas pemilik nomor tersebut tidak tercantum. Menurut Tiyo, selain menerima ancaman dalam bentuk pesan WhatsApp, dia dikuntit dua orang saat berada di sebuah kedai. Penguntitan itu terjadi sehari setelah muncul ancaman. “Mereka memotret dan bergegas pergi,” kata Tiyo saat dihubungi pada Kamis, 12 Februari 2026.

Protes BEM UGM kepada Prabowo dilakukan dengan cara mengirim surat terbuka kepada United Nations Children’s Fund (UNICEF) atau badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berfokus pada perlindungan hak, kesehatan, gizi, dan pendidikan anak-anak di seluruh dunia. Surat yang dikirim pada 6 Februari 2026 itu berisi gambaran tragedi siswa sekolah dasar yang bunuh diri di NTT karena diduga tidak mampu membeli pulpen dan buku sekolah seharga kurang dari Rp 10 ribu.

Menurut dia, peristiwa tersebut menjadi cermin kegagalan negara dalam menjamin hak dasar anak, khususnya akses terhadap pendidikan. Kegagalan memberikan perlindungan kepada anak itu tidak lepas dari kebijakan dan arah prioritas pemerintah.

Dalam surat itu, Tiyo mengatakan pemerintah gagal menentukan prioritas kemanusiaan. BEM UGM melihat ironi karena pemerintah mampu menyumbang dana sebesar Rp 16,7 triliun untuk Board of Peace, sementara seorang anak bunuh diri karena tidak memiliki Rp 10 ribu untuk membeli pulpen dan buku demi sekolah.

BEM UGM juga mengkritik anggaran pendidikan yang digunakan untuk kebijakan populis tanpa arah yang potensial menjadi ladang korupsi. Mereka mencontohkan proyek makan bergizi gratis yang menyedot Rp 1,2 triliun setiap hari. Program tersebut tidak menyentuh akar persoalan ketimpangan pendidikan dan kemiskinan struktural.