KETUA Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tiyo Ardianto mendapatkan teror setelah memprotes pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang gagal menjamin hak dasar anak karena tragedi seorang anak bunuh diri di Nusa Tenggara Timur.

Pilihan editor: Efektifkah Kerja Bakti Rutin Menangani Sampah

Tiyo menerima pesan WhatsApp bernada ancaman penculikan dari nomor dengan kode Inggris empat hari setelah BEM mengkritik Prabowo. Selain ancaman penculikan, peneror juga mengirimkan pesan yang menuduh Tiyo sebagai agen asing dan mencari panggung. “Agen asing. Jangan cari panggung jual narasi sampah,” bunyi pesan tersebut.

Tempo mengecek nomor tersebut melalui aplikasi Getcontact. Identitas pemilik nomor tersebut tidak tercantum. Menurut Tiyo, selain menerima ancaman dalam bentuk pesan WhatsApp, dia juga dikuntit dua orang saat berada di sebuah kedai. Penguntitan itu terjadi sehari setelah muncul ancaman. “Mereka memotret dan bergegas pergi,” kata Tiyo saat dihubungi pada Kamis, 12 Februari 2026.

Protes BEM kepada Prabowo dilakukan dengan cara mengirimkan surat terbuka kepada United Nations Children’s Fund (UNICEF) atau badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang fokus pada perlindungan hak, kesehatan, gizi, dan pendidikan anak-anak di seluruh dunia. BEM melayangkan surat itu pada 6 Februari lalu, untuk merespons tragedi siswa sekolah dasar yang bunuh diri di NTT karena diduga tidak mampu membeli pulpen dan buku sekolah seharga kurang dari Rp 10 ribu. 

Menurut dia, peristiwa tersebut menjadi cermin kegagalan negara dalam menjamin hak dasar anak, khususnya akses terhadap pendidikan. Kegagalan memberikan perlindungan terhadap anak itu tidak lepas dari kebijakan dan arah prioritas pemerintah.

Dalam surat itu, Tiyo memaparkan sejumlah poin, yakni tragedi itu meruntuhkan seluruh pencapaian statistik pemerintah yang dipamerkan Presiden Prabowo dalam rapat koordinasi nasional. Angka-angka itu jelas jauh dari realitas masyarakat. “Presiden Prabowo hidup dalam imajinasinya sendiri,” ujar Tiyo

Poin lainnya adalah pemerintah gagal menentukan prioritas kemanusiaan. BEM melihat ironi karena pemerintah mampu menyumbang dana sebesar Rp 16,7 triliun untuk Board of Peace yang kontroversial, sementara seorang anak bunuh diri karena tidak memiliki Rp10 ribu untuk membeli pulpen dan buku demi sekolah.

BEM juga mengkritik anggaran pendidikan yang digunakan untuk kebijakan populis tanpa arah yang potensial menjadi ladang korupsi. Mereka mencontohkan proyek makan bergizi gratis setiap hari yang menyedot Rp 1,2 triliun. Program tersebut tidak menyentuh akar persoalan ketimpangan pendidikan dan kemiskinan struktural.

Di penghujung surat itu, BEM UGM menilai Presiden Prabowo Subianto buta pada realitas dan tidak mau belajar. “Dengan tegas, pesan penting kami sampaikan kepada UNICEF: help us to tell Prabowo Subianto how stupid he is as president,” kata Tiyo.

Surat terbuka BEM UGM menjadi pembicaraan di media sosial. Teror serupa terhadap Tiyo dan BEM UGM bukan kali pertama. Sebelumnya mereka kerap mendapatkan teror karena memprotes proyek Makan Bergizi Gratis dan Revisi Undang-Undang TNI. Tiyo pernah mendapatkan ancaman pembunuhan. 

Pilihan editor: Rektor UI dan Undip Menemui Seskab Teddy di Jakarta