ANGGOTA Komisi X DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bonnie Triyana mengatakan diskriminasi terhadap program studi Sosial dan Humaniora (Soshum) masih kuat di masyarakat. Soshum dianggap tidak bisa menghasilkan uang. Padahal, pasar kerja tidak selalu mampu menyerap lulusan shosum. “Stigma ini di masyarakat masih kuat,” kata dia saat rapat kerja dengan sejumlah rektor di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026 dipantau YouTube TV Parlemen. 

Masyarakat juga menganggap orang sains lebih pintar ketimbang ilmu sosial. Padahal, dia menilai program studi soshum melatih pemikiran kritis. “Sikap kritis itu kemudian dianggap sebagai gangguan,” kata. 

Bonnie menyoroti prioritas pemerintah yang saat ini fokus memberikan kuota beasiswa LPDP lebih besar kepada Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) ketimbang soshum. Pemerintah memberikan kuota beasiswa LPDP sebesar 80 persen untuk STEM dan 20 persen untuk shosum tahun ini. 

Menurut Bonnie, fokus pemerintah antara STEM dan Soshum sudah pernah dilakukan. Dahulu, Indonesia memiliki pusat pelatihan ilmu sosial di Universitas Makassar dan Universitas Indonesia. Pusat pelatihan itu melahirkan akademisi hebat. Indonesia juga pernah memiliki Industri Pesawat Terbang Nusantara yang fokus pada STEM tapi akhirnya turun. 

Analisa Bonnie, persoalan kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia bukan pada pilihan fokus mencetak lulusan program studi. Melainkan komitmen dalam menjalankan. “Inisiatif sering tidak dijalankan secara konsisten, lalu mundur lagi. Seolah-olah kita tidak punya fokus yang jelas,” kata dia. 

Rektor Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Komarudin meminta pemerintah tidak membedakan prioritas beasiswa antara bidang STEM dengan sosial humaniora. Ia menilai kebijakan beasiswa seharusnya tidak diskriminatif karena semua bidang memiliki peran penting bagi pembangunan bangsa.

Hal itu disampaikan Komarudin dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi X DPR Selasa, 10 Februari 2026. Ia menyoroti persepsi bahwa beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP lebih memprioritaskan bidang STEM dibandingkan sosial humaniora. “Kami melihat seolah-olah ada diskriminasi. Beasiswa LPDP itu seperti prioritas ke STEM. Saya khawatir terjadi kegagalan seperti beberapa puluh tahun lalu,” kata Komarudin.

Ia menyinggung pengalaman ketika beasiswa lebih banyak diberikan untuk bidang sains dasar, namun tidak memberikan dampak signifikan bagi pembangunan. Menurut dia, pendekatan seperti itu berpotensi terulang jika kebijakan beasiswa terlalu berpihak pada satu rumpun ilmu.

Karena itu, ia meminta pemerintah menyusun kebijakan beasiswa yang adil bagi semua bidang keilmuan. “Daripada diskriminasi, lebih baik dari awal jangan ada diskriminasi. Bidang sosial humaniora juga sangat mempengaruhi arah jalannya bangsa,” ujarnya.

Komarudin menilai kontribusi sosial humaniora tidak kalah penting dibandingkan STEM, terutama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, ia berharap kebijakan beasiswa, karier akademik, hingga pengembangan pendidikan tidak hanya berfokus pada satu rumpun ilmu.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya menghitung ulang alokasi penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Prabowo ingin agar tersebut lebih banyak diberikan untuk studi bidang sains dan teknologi atau saintek.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Prabowo meminta dana beasiswa LPDP berfokus ke jurusan science, technology, engingeering, and mathematics (STEM). “Beliau memberikan arahan untuk alokasi peruntukan dari beasiswa LPDP untuk diperbanyak ke STEM,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 15 Januari 2026.