MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan belum mencabut perizinan tambang emas Martabe garapan PT Agincourt Resources secara administratif.

Bahlil berujar, pemerintah telah mengumumkan pencabutan izin pertambangan Martabe, Sumatera Utara, yang saat ini dikelola Agincourt. Adapun pencabutan izin itu berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). “Tetapi pencabutannya itu kan dilakukan oleh Kementerian ESDM. Artinya sampai dengan sekarang itu belum ada pencabutan untuk urusan administrasinya,” ucap Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 11 Februari 2026.

Ketua Umum Partai Golkar ini menyatakan masih mengkaji secara mendalam ihwal status tambang Martabe. Bahlil mengatakan, Kementerian akan menjatuhkan hukuman apabila Agincourt terbukti melakukan pelanggaran dalam praktik pertambangannya. 

“Tim saya lagi melakukan kajian itu. Insyaallah kalau mereka dinyatakan ada kesalahan maka itu tetap akan dilakukan sanksi,” kata Bahlil. 

Namun jika tidak terbukti, Kementerian akan menindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. “Kalau orang enggak bersalah, kan, enggak boleh juga kita memberikan sebuah penilaian yang lain, ya,” kata Bahlil. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penghentian sejumlah izin di sektor perkebunan dan pertambangan, termasuk yang dikelola PT Agincourt Resources.

Pada Rabu, 28 Januari 2026, Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan rencana pergantian pengelolaan pertambangan emas Martabe di Sumatera Utara. Dony menyatakan tambang tersebut nantinya dikelola oleh PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas). 

Sementara itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyampaikan masih mengkaji rencana pengalihan pengelolaan tambang emas Martabe kepada Danantara. 

“Menanggapi beberapa pertanyaan media yang diterima Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, kami telah menerapkan langkah-langkah, namun tidak terbatas pada pengkajian terhadap aspek hukum, teknis produksi, aspek bisnis yang sedang berjalan, maupun strategi ke depan atas PT Agincourt Resources,” kata Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 9 Februari 2026.

Rosan mengatakan proses tersebut dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek agar tidak mengganggu kepastian dan kepercayaan iklim investasi nasional. Untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan berimbang, kementeriannya telah bertemu dan berkomunikasi langsung dengan manajemen PT Agincourt Resources.