KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Setyo Budiyanto mengatakan bahwa lembaga antirasuah itu tidak pernah sengaja mengincar instansi tertentu dalam mengungkap kasus. Setyo menuturkan itu saat menanggapi pernyataan terdakwa dugaan korupsi Immanuel Ebenezer yang memperingatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

“Kalau kemudian adakah (KPK) menargetkan kementerian, enggak ada. Kami ini tidak pernah menargetkan ini, itu dan sebagainya,” ujar dia di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, pada Rabu, 28 Januari 2026.

Setyo menjelaskan, selama ini KPK mengusut kasus korupsi berdasarkan pengaduan dan laporan dari masyarakat. Kemudian KPK akan melakukan telaah, kajian, hingga evaluasi sampai menemukan bukti untuk dijadikan penyelidikan. “Penanganan perkara itu murni berdasarkan pengaduan dan laporan dari masyarakat yang diterima oleh KPK,” ujar dia.

Selain itu, Budi juga menganggap bahwa ucapan Immanuel Ebenezer yang memperingatkan Purbaya tidak menjadi perhatian KPK. Dia menuturkan, KPK hanya memegang fakta-fakta yang muncul dalam persidangan.

Dia pun meminta publik mencermati kembali kapan dan di mana Noel- sapaan Immanuel-melontarkan kata-katanya. “Kami melihat kalau itu di luar konteks pemeriksaan persidangan, ya itu apa saja mungkin bisa disampaikan,” kata Setyo.

Sebelumnya, Noel mengklaim telah mendapat informasi terpercaya bahwa Purbaya akan dijerat kasus hukum seperti dirinya. Noel menyampaikan kabar tersebut sebelum ia mengikuti sidang pemeriksaan saksi kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 26 Januari 2026.

“Hati-hati, Pak Purbaya. Sejengkal lagi, nih. Saya mendapatkan informasi A1, Pak Purbaya akan di-Noel-kan,” kata Noel pada Senin. 

Noel berkata kerja Purbaya dapat mengganggu para “bandit” di Indonesia, yang berkecimpung di “pesta” pasar gelap. Menurut penjelasannya, “pesta” para “bandit” yang dimaksud menyangkut penyelundupan barang-barang gelap, seperti pakaian dan mesin. 

“Siapapun yang mengganggu pesta para bandit-bandit ini, mereka akan melepaskan anjing liar untuk gigit Pak Purbaya,” ujar Noel.

Mantan ketua kelompok relawan Jokowi Mania itu juga mengklaim, kinerjanya sebagai wakil menteri selama ini dilihat sebagai tindakan mengusik para pengusaha dalam negeri. Walhasil, Noel merasa dikriminalisasi KPK saat terjaring operasi tangkap tangan pada 20 Agustus 2025 lalu.

“Sidak-sidak yang selama ini saya lakukan, dinarasikan bahwa saya memeras pengusaha. Yang paling mudah digunakan adalah diksi OTT,” katanya.

Adapun Noel didakwa meminta jatah Rp 3,3 miliar dan satu unit motor Ducati dari praktik lancung proses pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Dakwaan itu dibacakan jaksa penuntut umum dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada 19 Januari 2026.

Berdasarkan laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perkara Noel teregister dengan nomor 1/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum menyebut setelah dilantik menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada akhir 2024, Noel langsung memanggil Hery Sutanto yang merupakan Direktur BKK3 ke ruang kerjanya.

Pertemuan itu untuk membahas jatah wakil menteri dalam praktik lancung pungutan uang dari pihak swasta. Jaksa juga menyebut bahwa pungutan terhadap pihak swasta yang hendak mengurus sertifikasi K3 itu sebenarnya sudah berlangsung sebelum tahun 2021. Pungutan itu dinamakan apresiasi atau biaya non teknis. Setiap pemohon dipatok Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu per sertifikat K3.

Selain Noel, terdapat sepuluh orang lain yang juga menjadi terdakwa dalam kasus ini. Mereka adalah Temurila, Miki Mahfud, Fahrurozi, Hery Sutanto, Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Irvian Bobby Mahendro Putro, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawati, dan Supriadi.