WAKIL Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Sukamta menilai keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BOP) atau Dewan Perdamaian bisa menjadi ruang manuver diplomasi baru di tengah kebuntuan penyelesaian konflik dan krisis kemanusiaan di Gaza. 

Sukamta menyebut kondisi Gaza saat ini dalam ketidakpastian sehingga dunia internasional perlu membuka berbagai jalur ikhtiar diplomasi untuk mengurangi penderitaan warga sipil. Menurut dia, Dewan Perdamaian menjadi forum politik non-permanen yang bersifat cair dan berbasis soft power, bukan lembaga resmi maupun aliansi militer, serta tidak dimaksudkan menggantikan Dewan Keamanan PBB.

“Keikutsertaan negara tidak otomatis mengikat pada operasi militer, sanksi, atau langkah koersif lain, sehingga tetap sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif,” ujar Sukamta di Jakarta, 27 Januari 2026, dikutip dalam keterangan tertulisnya. 

Sukamta menilai BOP dapat menjadi jalur legal dan politik alternatif ketika mekanisme multilateral seperti Dewan Keamanan PBB mengalami kebuntuan akibat veto dan polarisasi geopolitik. Selain itu, forum ini dinilainya membuka ruang tawar lebih besar bagi negara-negara dunia selatan atau Global South, termasuk negara-negara mayoritas Muslim dan anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang selama ini kerap terpinggirkan dalam forum perdamaian dunia.

Sukamta menegaskan Indonesia memiliki fleksibilitas penuh dalam menentukan bentuk peran, mulai dari pra-diplomasi, fasilitator kemanusiaan, penguatan hukum internasional, hingga kontribusi penjaga perdamaian non-tempur.

“Tidak ada kewajiban mengirim pasukan atau mengikuti agenda politik negara besar. Keterlibatan kita bisa fokus pada kemanusiaan dan perlindungan warga sipil,” kata dia.

Ia juga menilai momentum kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di panggung global membuka peluang bagi Indonesia untuk menguji peran strategisnya dalam isu internasional berskala besar seperti Gaza. Meski demikian, Sukamta menekankan BOP bukan solusi instan, melainkan tambahan ruang pengaruh di tengah stagnasi jalur multilateral yang ada.

Terkait wacana rekonstruksi Gaza, Sukamta menyebut hingga kini BOP belum memiliki cetak biru final. Kerangka yang berkembang masih mencakup rekonstruksi infrastruktur sipil, pemulihan tata kelola sementara, jaminan keamanan pascakonflik, akses kemanusiaan jangka panjang, serta pendanaan multilateral.

“Selama term of engagement Indonesia jelas, independen, dan berorientasi pada kemanusiaan serta hukum internasional, keterlibatan dalam BOP justru dapat menjadi instrumen konstruktif untuk mengurangi penderitaan rakyat Gaza,” kata dia.