Jakarta –

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong kepala daerah berperan aktif dalam memperkuat ekosistem industri halal secara terstruktur dan berkelanjutan. Langkah ini dinilai penting sebagai bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

Hal ini disampaikan Bima saat menjadi keynote speaker dalam acara Kadin Sharia Economic Outlook 2026 di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya penentuan posisi Indonesia dalam peta industri halal dunia dengan belajar dari praktik terbaik sejumlah negara.

“(Kalau kita lihat) negara-negara tertentu yang sukses (itu karena beberapa faktor). Satu karena dukungan pemerintah, kedua dicanangkan sebagai program nasional, ketiga ada badan khusus yang menangani, keempat fokus pada diferensiasi atau keunggulan, dan kelima ada strategi nasional yang sifatnya betul-betul terstruktur,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (28/1/2026).

Bima menilai Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah, terutama dalam merumuskan keunggulan kompetitif serta menyamakan paradigma antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Ia mencontohkan Brasil yang dikenal sebagai pemasok daging unggas halal terbesar ke Timur Tengah, serta Thailand dengan konsep dapur halal dunia.

“(Pertanyaannya adalah) keunggulan kompetitif (kita) di mana? Di playing field-nya di mana?,” katanya.

Meski demikian, Bima menyebut Indonesia memiliki potensi strategis yang besar. Selain menjadi pasar konsumen halal terbesar di dunia, pertumbuhan ekonomi syariah nasional juga menunjukkan tren positif, seiring berkembangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep halal yang kini tidak lagi terbatas pada makanan.

“Halal itu kan bukan hanya soal sekedar memotong saja (atau) makanan saja, tapi juga higienisnya, transparansinya, accountability, ethics dan lain-lain,” jelasnya.

Ia juga menambahkan sejumlah pelaku usaha nasional sebenarnya telah memiliki kapasitas untuk menjadi pemain global di industri halal, meski jumlahnya masih terbatas.

Dalam konteks tersebut, Bima menegaskan peran strategis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam memastikan penguatan ekosistem industri halal hingga ke daerah. Salah satunya melalui integrasi pengembangan industri halal ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

“Kita pastikan kepala daerah itu memasukkan ini di RPJMD. Jadi kalau enggak di RPJMD, enggak bisa,” tegasnya.

Selain perencanaan, Kemendagri juga mendorong alokasi anggaran khusus dalam APBD untuk mendukung pelatihan dan fasilitasi pelaku usaha, penyederhanaan perizinan, serta penyelarasan layanan publik daerah agar lebih ramah terhadap pengembangan industri halal. Dukungan terhadap sertifikasi halal dan sinkronisasi dengan agenda nasional, seperti pengembangan UMKM, industri kreatif, dan ekonomi syariah, juga menjadi bagian dari upaya tersebut.

“(Pada intinya), peran Kemendagri dalam hal ini adalah mendorong seluruh elemen pemerintahan, utamanya adalah para kepala daerah untuk menguatkan ekosistem halal bersama-sama dengan teman-teman pengusaha dan semua stakeholders,” pungkasnya.

(akd/akd)