Presiden Prabowo Subianto menjelaskan komitmen Indonesia melawan praktik ilegal saat bicara dalam di World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss. Salah satunya, kata Prabowo, pemerintah telah menutup 1.000 tambang ilegal.

“Hingga saat ini, kami telah menutup 1.000 tambang ilegal. Namun, laporan dari jajaran saya menunjukkan masih ada setidaknya 1.000 tambang ilegal lainnya,” kata Prabowo saat berpidato di WEF, Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).

Prabowo mengatakan pemerintah juga menyita 4 juta hektare perkebunan dan tambang ilegal. Dia menyebut ada 28 perusahaan yang izinnya dicabut karena melanggar hukum terkait lingkungan.

“Jika digabungkan dengan 4 juta hektare lahan ilegal yang telah disita sebelumnya, pada hakikatnya kami telah menjalankan penegakan hukum di bidang kehutanan yang paling berani dan paling tegas dalam sejarah Indonesia,” katanya.

Prabowo mengatakan penegak hukum di Indonesia juga mengungkap penyelewengan besar-besaran tata kelola bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah. Menurutnya, berbagai penyelewengan ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap supremasi hukum.

“Mungkin para pengusaha rakus yang menyebut diri mereka wirausahawan ini merasa tidak perlu mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia. Atau mungkin mereka merasa dapat menyuap seluruh pejabat pemerintahan,” kata Prabowo.

“Baiklah, saya menantang mereka untuk mencoba suap di pemerintahan saya. Mereka akan mendapatkan kejutan besar,” imbuhnya.

Menurut Prabowo, jumlah korporasi yang ditindak karena melanggar hukum telah mencapai 666 perusahaan. Meski demikian, dia menegaskan tidak akan mundur dalam upaya penegakan hukum.

“Satu-satunya jalan adalah memiliki keberanian untuk menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada langkah mundur,” tegasnya.