DPRD Jakarta Minta Infrastruktur Pengendali Banjir Diperkuat

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta Khoirudin meminta Pemerintah Jakarta memperkuat infrastruktur pengendalian banjir, mulai dari pembangunan tanggul pesisir yang lebih kokoh hingga pengerukan sungai. Hal itu dia sampaikan menyusul banjir yang melanda Jakarta beberapa waktu lalu.

“Banjir itu kan ada tiga, yang pertama karena rob, yang kedua karena kiriman, yang ketiga karena hujan lokal. Nah, atas tiga jenis itu penanganannya beda-beda,” kata Khoirudin saat dihubungi, Jumat, 23 Januari 2026.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

Langkah tersebut, menurut Khoirudin, merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi yang digelar sebelumnya. Pada Selasa lalu, ia memanggil Kepala Dinas Sumber Daya Air, seluruh kepala suku dinas tingkat kota, serta para wali kota bersama pimpinan DPRD dan Komisi D untuk membahas penanganan banjir di Jakarta.

Untuk banjir rob, Khoirudin meminta pembangunan tanggul pesisir yang lebih lebar dan tinggi. Ia mengusulkan tanggul selebar 5 hingga 10 meter yang bisa difungsikan sekaligus sebagai jalan raya. “Bukan tanggul seperti hari ini yang cuma 30–40 senti tebalnya. Saya ingin tanggulnya lebih lebar dan ditinggikan supaya tidak jebol dan melindungi warga pesisir utara,” ujar dia.

Sementara untuk banjir kiriman, ia meminta pengerukan 13 sungai utama dilakukan setiap hari sepanjang tahun. Dari 204 alat berat yang dimiliki Pemprov DKI, Khoirudin meminta setidaknya 50 persen diaktifkan khusus untuk pengerukan sungai. Ia menargetkan kedalaman minimal sungai mencapai lima meter. Saat ini, menurut dia, kedalaman sungai di lapangan masih bervariasi antara satu hingga 2,5 meter sehingga daya tampung air terbatas.

Adapun untuk banjir akibat hujan lokal, Khoirudin meminta seluruh wali kota memastikan tidak ada saluran air yang tersumbat di wilayah masing-masing. Ia juga mendorong pendalaman hampir 500 saluran penghubung dengan kedalaman minimal dua meter dan lebar lima meter. 

“Saya minta dicek di mana tempat air tersumbat dan segera dihilangkan agar genangan tidak terjadi,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. 

Selain itu, DPRD mendorong pembangunan danau dan situ baru di Jakarta serta wilayah perbatasan seperti Bogor dan Depok untuk menambah kapasitas tampungan air.

Soal anggaran, Khoirudin menyebut penanganan banjir menjadi program prioritas meski belum bisa menyampaikan angka definitif. Untuk pembangunan danau, ia menyebut penganggaran direncanakan pada Februari–Maret 2026.

Sebagai langkah mitigasi tambahan, DPRD Jakarta mendorong peningkatan anggaran modifikasi cuaca. “Kita lakukan modifikasi cuaca bekerja sama dengan Angkatan Udara, menjatuhkan hujan di wilayah laut agar hujan lokal tidak membanjiri Jakarta,” ujarnya.

  • Related Posts

    Pegawai SPPG Diangkat PPPK, Dosen UMY: Ciderai Rasa Keadilan

    RENCANA pemerintah untuk mengangkat pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Februari 2026 memicu kritik.  Kebijakan…

    Di WEF Davos, Prabowo Klaim MBG Ciptakan 600 Ribu Pekerjaan

    PRESIDEN Prabowo Subianto membanggakan proyek makan bergizi gratis atau MBG ketika berpidato di World Economic Forum Annual Meeting 2026, di Davos, Swiss. Menurut Prabowo, program yang ia unggulkan sejak masa…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *