Wihaji Dorong Penciptaan Ruang Aman Bagi Perempuan dalam Keluarga

INFO NASIONAL – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, menegaskan dukungannya terhadap penguatan fungsi keluarga sebagai pelindung yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap anggota. Dukungan tersebut diarahkan secara khusus untuk memastikan perlindungan yang lebih kuat bagi perempuan dalam lingkup keluarga. Ia mengatakan, beberapa upaya telah dilakukan Kemendukbangga/BKKBN terkait dengan mewujudkan ruang aman bagi perempuan dalam keluarga.

“Kami melakukan kolaborasi lewat program Generasi Berencana atau GenRe yang di dalamnya terdapat ajakan untuk tidak melakukan pernikahan dini dan tidak melakukan seks pranikah, serta pengaturan jarak kehamilan untuk mengatasi Angka Kematian Ibu (AKI),” ujarnya saat menerima audiensi Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) di kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta, Rabu, 21 Januari 2026.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

Sebagaimana hasil konsultasi Komnas Perempuan dengan masyarakat dan kementerian/lembaga terkait pada 21 November 2025 lalu, tercatat bahwa AKI menjadi salah satu isu krusial perempuan dalam keluarga yang dapat terjadi akibat perkawinan anak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) di 2022, tercatat AKI setelah melahirkan mencapai 189 per 100 ribu kelahiran hidup.

Selain AKI, dampak kerentanan perempuan dalam keluarga yang dapat mengancam pada kematian, antara lain kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), femisida atau pembunuhan perempuan, serta perempuan dalam radikalisme dan terorisme.

Di sis lain, dalam kesempatan tersebut juga Wihaji mendorong kerja sama lewat Memorandum of Understanding (MoU) yang di dalamnya menjelaskan lebih rinci terkait teknis kolaborasi untuk menciptakan ruang aman bagi perempuan.

Kolaborasi juga bisa dilakukan melalui program edukasi dengan pendekatan siklus hidup. Sebab, di Kemendukbangga/BKKBN terdapat Kelas Orang Tua Hebat serta Kelas Orang Tua Bersahaja atau Bersahabat dengan Remaja bagi masyarakat dan kader. (*)

  • Related Posts

    Bencana Sumatera, Pidana-Perdata Perusahaan Tetap Jalan

    KEMENTERIAN Lingkungan Hidup mengatakan penegakan hukum pidana terhadap 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran izin pemanfaatan hutan di Sumatera diserahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Izin perusahaan itu dicabut karena diduiga…

    3 Tersangka Kasus Tuduhan Ijazah Palsu Diperiksa, Roy Suryo Ikut Hadir

    Jakarta – Tiga orang tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali diperiksa di Polda Metro Jaya siang ini. Roy Suryo, yang juga sebagai tersangka di…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *