Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin merespon operasi tangkap tangan Komisi Pemerantasan Korupsi yang menjaring Bupati Pati Sudewo. KPK menangkap politikus Partai Gerindra itu pada Senin, 19 Januari 2026.

“Kami masih menunggu semua. Kami hormati proses-proses itu, kami tak bisa ngapa-ngapain selama masih belum ada pengumuman resmi dari KPK,” ujar Taj Yasin pada Selasa, 20 Januari 2026.

Menurutnya, roda pemerintahan dan pelayanan di Kabupaten Pati tetap berjalan meskipun pemimpin daerah tersebut diringkus KPK. Wilayah Kabupaten Pati kini tengah menghadapi banjir yang merendam 15 kecamatan.

“Pelayanan berupa pasokan makanan, obat-obatan untuk masyarakat korban banjir di Pati akan tetap berjalan normal,” kata wakil gubernur dua periode tersebut.

KPK memeriksa Sudewo di Markas Kepolisian Resor Kudus sebelum dibawa ke Jakarta. Sudewo diduga menerima uang jual beli jabatan hingga lingkup pemerintahan desa.

Sebelumnya, gelombang unjuk rasa menuntut Sudewo lengser terjadi pada 13 Agustus 2025. Demonstrasi itu dipicu keputusan Sudewo menaikkan pajak bumi bangunan 250 persen.

Demonstrasi membuahkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pati membentuk panitia khusus atau Pansus Hak Angket. Pansus menemukan sejumlah pelanggaran Sudewo memimpin Kabupaten Pati yang belum genap setahun.

Namun, mayoritas anggota DPRD Pati menolak pemakzulan Sudewo. Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu merespon keputusan itu dengan berkonvoi memicu kemacetan.

Polisi menangkap dua pentolan AMPB, Supriyono dan Teguh Istiyanto. Keduanya kini berstatus terdakwa dan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Pati.