ANGGOTA Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago, menyoroti besarnya anggaran proyek makan bergizi gratis atau MBG pada tahun 2026 yang mencapai Rp 335 triliun. Ia menuturkan, anggaran tersebut melonjak beberapa kali lipat dari anggaran MBG sebelumnya yang berjumlah Rp 71 triliun.

Namun implementasi proyek MBG, menurut dia, tak sesuai ekspektasi. “Pertama, terkait dengan SPPG yang hari ini baru ada 6.150 atau 32 persen yang memiliki sertifikat laik higiene. Ini tentu tidak boleh, harus 100 persen punya sertifikat laik higiene,” kata Irma di kompleks DPR pada Selasa, 20 Januari 2026. 

Dia melanjutkan, dalam proses proposal sertifikat laik higiene pun, hanya Badan Pengawas Obat dan Makanan saja yang membuat proposal, sementara Badan Gizi Nasional atau BGN belum melaporkan rinci ihwal proses SLHS. 

Ia menilai, BGN sebagai pelaku utama proyek MBG tak reasonable dengan apa yang telah dilakukan instansi lain dalam mendukung proyek unggulan pemerintahan Prabowo Subianto ini. 

“Anggarannya besar, tapi sampai hari ini baru 32 persen SPPG yang laik higiene. Menurut saya ini belum ada pekerjaannya,” ujar Irma. 

Dia juga menyoroti menu dalam proyek MBG yang masih banyak mengandung garam, gula, dan lemak tinggi. Padahal, kata dia, proyek MBG ditujukan untuk mencapai pemenuhan gizi penerima manfaat. 

Toh, ihwal susu yang didistribusikan kepada penerima manfaat, dia mengatakan, berdasarkan temuan para legislator Komisi IX di lapangan, juga masih banyak SPPG yang menggunakan susu impor alih-alih mengambil dari peternak lokal. 

“Ternyata susu itu juga hanya mengandung 1 persen lemak susu, tidak mengandung susu. Jadi ini adalah evaluasi, harus ada ketegasan karena yang dikonsumsi anak-anak itu harus sesuai nilai gizinya,” ucap politikus Partai NasDem itu. 

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan instansinya akan terus berupaya melakukan perbaikan, salah satunya berkaitan dengan pemenuhan serifikat SLHS bagi SPPG yang beroperasi. “Tahun 2026, selain ada SLHS kami juga akan melakukan akreditasi dan sertifikasi, kami terus kejar agar jumlahnya meningkat,” kata Dadan. 

Adapun sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, proyek MBG diklaim telah mencapai jumlah 58,3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia dari total target 82 ribu. 

Dadan mengatakan, hingga per 19 Januari 2026, jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang telah beroperasi adalah sebanyak 21.106 unit dari target 33.000 di 2026. Untuk mendukung pencapaian target 82 ribu penerima manfaat, kata dia, BGN juga menargetkan pembangunan SPPG di daerah terpencil dengan jumlah 8.558 SPPG.