Eberta
WAKIL Ketua Dewan PerwaMenurut dia, pemanfaatan teknologi itu sedikit banyak berdampak pada penghematan biaya pelaksanaan pilkada.kilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad menanggapi usulan mekanisme pemilihan kepala daerah dilakukan secara electronic voting atau e-voting. Menurut dia, pemanfaatan teknologi itu sedikit banyak berdampak pada penghematan biaya pelaksanaan pilkada.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Namun, menurut dia, harus dilakukan studi dan kajian secara komprehensif sebelum pilkada e-voting dilakukan. Terlebih, kata dia, masih ada celah kecurangan dalam implementasi pilkada e-voting ini.
“Mengingat di negara-negara lain juga, sebagian partai politik itu kreatif, sehingga e-voting itu dalam waktu berapa jam kadang hasilnya bisa berubah,” ujar dia di kompleks DPR/MPR, Jakarta, pada Senin, 19 Januari 2026.
Dia mengatakan pada dasarnya pelaksanaan pilkada e-voting sebagai ide yang bagus. DPR, ujar dia, tak menutup kemungkinan bakal membahas usulan tersebut. “Tapi hal pengamanan dari teknologi e-voting itu yang perlu dikaji. Semua nanti dikaji,” kata Dasco.
Adapun usulan penggunaan sistem pemilihan elektronik pada pilkada ini diusulkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Hal ini menjadi satu poin keputusan rapat kerja nasional partai banteng pada 9-12 Januari 2026.
PDIP beralasan sistem e-voting bisa mendorong pelaksanaan pilkada yang berbiaya rendah. Selain itu, PDIP juga menyatakan menolak wacana pilkada tak langsung.
Ketua DPD PDIP Aceh Jamaluddin Idham, yang membacakan hasil keputusan rakernas, menyatakan pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya. “Yakni melalui pelaksanaan pilkada secara langsung guna memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap lima tahun,” kata Idham di Beach City International Stadium, Jakarta Utara pada Senin, 12 Januari 2026.
Usul menggulirkan kembali pilkada lewat DPRD disampaikan Partai Golkar usai menggelar rapat pimpinan nasional, Sabtu, 20 Desember 2025. Partai berlambang pohon beringin ini beralasan pilkada langsung berekses pada kian mahalnya ongkos politik.
Sejauh ini, partai politik pendukung pemerintahan Prabowo menyatakan mendorong wacana pilkada lewat DPRD. Dari 8 partai politik yang ada di parlemen, hanya PDIP yang menyatakan gamblang menolak wacana ini.
