SEJUMLAH berita di kanal nasional Tempo memperoleh perhatian tinggi dari para pembaca. Hingga kemarin, tiga berita tersebut menduduki urutan atas berita terpopuler Tempo.

Berita yang dimaksudkan, antara lain: Guru Besar UII yang menolak undangan Presiden Prabowo Subianto; Penjelasan Jokowi soal pertemuan dengan Eggi Sudjana; serta Ketua DPD yang mendorong evaluasi pilkada dan pilpres langsung.

Berikut rangkuman dari tiga berita terpopuler di kanal nasional:

Guru Besar UII Tolak Undangan Prabowo: Hanya Seremonial

Undangan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sais, dan Teknologi tak diindahkan sejumlah guru besar dari Universitas Islam Indonesia atau UII.

Guru besar Ilmu Komunikasi UII, Masduki, yang muncul dalam deretan nama akademikus yang diundang menuturkan alasannya tak menghadiri undangan tersebut. Dia mengatakan, tak hadir karena memiliki sejumlah catatan.

“Forum itu hanya seremonial, formalitas, dan menggunakan pendekatan top down atau presiden dominan,” kata Masduki saat dihubungi, Rabu, 14 Januari 2026.

Adapun Prabowo mengundang ratusan akademikus dari pelbagai perguruan tinggi di Tanah air untuk berdialog tentang peran perguruan tinggi dalam mendukung Asta Cita pemerintahan.

Undangan itu mencantumkan 180 nama guru besar untuk hadir ke Istana Negara, Jakarta pada Kamis, 15 Januari 2026 hari ini. Masduki yang masuk dalam daftar nama mengkritik undangan tersebut karena tak mencantumkan kerangka diskusi ihwal tujuan dialog secara rinci.

Toh, dia mengatakan, kementerian cenderung mengirimkan undangan secara mendadak. Masduki sempat menghubungi bagian protokol untuk menanyakan lebih rinci ihwal undangan bertajuk taklimad dan dialog bersama presiden itu. Namun, ia urung memperoleh tanggapan. “Saya baru tahu undangan itu dari teman,” ujar dia. Laporan selengkapnya baca di sini:

Penjelasan Jokowi soal Pertemuan dengan Eggi Sudjana

Mantan presiden Jokowi menjelaskan tujuan kedatangan Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Eggi Sudjana serta koordinator Advokat TPUA Damai Hari Lubis ke kediamannya di Solo, Jawa Tengah pada 8 Januari lalu.

Jokowi menyebut, Eggi dan Damai Hari Lubis menyambangi kediamannya dengan didampingi kuasa hukum Eggi, Elida Netty. “Itu adalah kehadiran untuk silaturahmi. Saya sangat menghargai keduanya,” kata Jokowi di kediamannya, Rabu, 14 Januari 2026.

Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis merupakan salah dua tersangka kasus dugaan ijazah palsu yang dilaporkan Jokowi ke Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya pada April 2025 lalu.

Jokowi menilai, persamuhannya dengan Eggi dan Damai Hari Lubis dapat dijadikan pertimbangan bagi penyidik untuk membuka kans restorative justice dalam kasus yang tengah berjalan saat ini.

Mengenai ada tidaknya permintaan maaf dari keduanya, Jokowi meminta agar hal tersebut tak perlu diperdebatkan. Sebab, menurut dia, niat silaturahmi dari keduanya mesti dihormati dan dihargai.

“Menurut saya, ada atau tidak itu (permintaan maaf) tidak perlu diperdebatkan,” ujar mantan Gubernur Jakarta itu. Baca selengkapnya di sini.

Ketua DPD Dorong Evaluasi Pilkada dan Pilpres Secara Langsung

Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Sultan Bachtiar Najamuddin, mendorong evaluasi penerapan mekanisme pemilihan langsung dalam pilkada maupun pilpres. Pertimbangannya, penyelenggaraan pemilihan langsung menelan anggaran yang besar.

“Maka, saya pribadi melihat ini harus ditinjau ulang,” kata Sultan di Kompleks DPD, DPR, dan MPR, Rabu, Januari 2026.

Dia menjelaskan, jika argumennya merupakan pandangan pribadi dan tidak merepresentasikan DPD secara keseluruhan. Sebab, DPD masih mengkaji pelbagai usulan ihwal perubahan mekanisme ini.

Namun, kata dia, argumen yang disampaikannya didasari atas pengalaman pribadi kala mengikuti kontestasi. Misalnya, pemilihan gubernur Bengkulu pada 2015 lalu maupun kala berlaga menjadi calon anggota DPD beberapa periode.

Sebagai jalan tengah mengatasi tingginya ongkos politik dalam pilpres dan pilkada, ia mengusulkan agar dilakukan evaluasi mekanisme pemilihan menjadi asimetris, misalnya pilkada tingkat provinsi dipilih DPRD dan pilkada tingkat kabupaten/kota tetap digelar langsung.

“Tetapi, atas nama demokrasi tidak bisa juga tidak dipilih langsung semua, Maknya ada pilkada bupati dan walikota langsung. Namun, lagi-lagi itu ide pribadi,” ujar Sultan. Selengkapnya baca di sini.

Dian Rahma Fika Alnina, Shinta Maharani (Yogyakarta), dan Septia Ryanthie (Solo) berkontribusi dalam penulisan artikel ini