PEMERINTAH berupaya membangun 2.299 unit hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana Sumatera. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan pembangunan huntara akan dipercepat di Aceh Tamiang. 

Plh Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat BNPB Brigadir Jenderal TNI Djohan Darmawan menjelaskan bahwa pembangunan huntara dilakukan melalui dua skema, yakni pembangunan langsung oleh BNPB serta kolaborasi kementerian/lembaga dan swasta. Huntara terpusat berada di 10 titik yang tersebar pada sejumlah kecamatan.

“Saat ini, beberapa lokasi sudah mulai dibangun sejak awal Januari dan ditargetkan rampung pada akhir Januari, sehingga menjelang bulan puasa masyarakat sudah dapat menempati huntara,” kata Djohan dalam keterangan resmi, Kamis, 15 Januari 2026.

Djohan menegaskan aspek kenyamanan dan kesehatan menjadi prioritas utama. Utamanya adalah fasilitas sanitasi, seperti MCK serta jaringan listrik melalui dukungan PLN yang sedang berproses memasang jaringan listrik. Selain itu, dalam waktu dekat akan dibangun sumur bor untuk mendukung kebutuhan air bersih.

Salah satu huntara yang tengah dibangun berlokasi di Desa Pematang Durian, Kecamatan Sekerak. Pembangunan dilakukan di atas lahan seluas kurang lebih 8.672,6 meter persegi dengan bangunan yang disusun menggunakan sistem kopel berukuran 18 meter x 7,2 meter terdiri atas beberapa unit hunian dalam satu rangkaian.

Satu unit bangunan memiliki ukuran 3,6 meter x 4,8 meter dilengkapi kamar mandi berukuran 1,2 meter x 1,2 meter serta teras seluas 1,2 meter x 3,6 meter untuk menunjang kenyamanan penghuni. Desain kopel ini memungkinkan pemanfaatan lahan, memudahkan penyediaan fasilitas bersama seperti sanitasi, serta mendukung penataan lingkungan huntara yang layak huni bagi masyarakat terdampak bencana.

Guna mengejar target penyelesaian, BNPB melakukan percepatan dengan menambah personel di lapangan, termasuk masyarakat setempat, TNI/Polri serta lembaga swasta. Kondisi cuaca yang relatif cerah turut mendukung proses pembangunan.

BNPB membangun 1.505 unit huntara, terdiri dari 323 unit huntara insitu, yang dibangun dekat dengan lokasi asal tempat tinggal warga di Kecamatan Karang Baru (203 unit), Mayak Payed (22 unit), Bendahara (48 unit), Banda Mulia (2 unit), Rantau (28 unit) dan Kota Kualasimpang (20 unit).

Lalu sebanyak 1.182 unit huntara terpusat, antara lain Kecamatan Sekerak (121 unit), Bandar Pusaka (245 unit), Tamiang Hulu (481 unit), Rantau (116 unit), Seruway (34 unit), Kota Kualasimpang (35 unit) dan Kejuruan Muda (150 unit). 

Sedangkan melalui dukungan kementerian/lembaga dan sektor swasta, direncanakan pembangunan 794 unit huntara, antara lain Desa Simpang IV, Kecamatan Karang Baru sebanyak 600 unit di atas lahan dari Danantara; Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru sebanyak 84 unit dengan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum; Kecamatan Karang Baru (ex-kios) sebanyak 10 unit dari Dompet Dhuafa; serta Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak sebanyak 100 unit dengan dukungan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. 

Djohan mengatakan penentuan lokasi huntara dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat setempat, serta Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) guna memastikan lokasi pembangunan dalam radius yang aman dari potensi ancaman bencana. 

“Selain itu, BNPB juga berkoordinasi dengan para camat, kepala desa dan BPBD dalam melakukan verifikasi ulang data sehingga manfaat huntara dapat diterima oleh warga terdampak sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” kata dia. 

Menurut data BNPB, banjir dan longsor yang melanda Sumatra akhir November 2025 telah merusak 175.050 unit rumah. Sebanyak 53.412 unit rumah mengalami rusak berat, setara 30,51 persen dari total rumah yang rusak. Berdasarkan provinsi terdampak, rumah rusak terbanyak ada di Aceh dengan jumlah 144.865 unit atau 82,76 persen dari total rumah yang rusak.