Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mengatakan dewan pimpinan pusat partai akan meminta pendapat kader di daerah sebelum mengambil sikap wacana pilkada tak langsung.

“Kami punya mekanisme di internal kami. Ya makanya sekarang kami ingin mendengarkan dari dewan pimpinan wilayah, dari dewan pimpinan daerah, ya dari kader-kader di daerah, ya bagaimanakah pandangan-pandangan mereka,” kata Kholid di kompleks DPR, Jakarta, Selasa, 13 Januari 2026.

Kholid mengatakan sampai saat ini PKS belum membahas soal wacana tersebut. Ia menginginkan agar opsi pilkada melalui DPRD dibahas terlebih dahulu di DPR. DPR, ucap Kholid, juga harus melibatkan masyarakat sipil. 

Kendati demikian, PKS sudah menyiapkan beberapa kajian soal wacana tersebut. Kholid mengatakan setiap fraksi akan menyampaikan pandangan mereka dalam rapat dengar pendapat umum. 

“Nanti kita dengarkan dari pimpinan DPR ya bagaimana prosesnya,” kata Kholid saat ditanya apakah akan dibahas selama masa sidang ini. 

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan legislator Senayan belum pasti akan membahas wacana pilkada melalui DPRD dalam revisi Undang-Undang Pemilu pada tahun ini.

Puan mengatakan DPR masih akan menunggu bagaimana komunikasi antarfraksi berjalan. Lagipula, kata Puan, pemilihan kepala daerah masih lama digelar. 

“Kan pilkadanya aja masih lama. Yang akan berjalan duluan itu nanti kan pileg dan pilpres. Pileg dan pilpresnya saja belum,” kata Puan setelah Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III Tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa, 13 Januari 2026. 

Puan juga mengatakan DPR RI belum membahas revisi UU Pemilu karena memang baru pembukaan masa sidang. “Jadi kita akan lihat dulu situasi sesudah pembukaan ini bagaimana dari komisi terkait.”