Eberta
GERAKAN Nurani Bangsa (GNB) menyoroti peningkatan ancaman kebebasan pers di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Anggota GNB dan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Jacky Manuputty mengatakan mereka mendapatkan kekerasan, teror, hingga ancaman.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
“Kebebasan pers sebagai pilar demokrasi juga tergerus. Jurnalis yang kritis terhadap kebijakan pemerintah mendapatkan teror dan intimidasi,” kata dia dalam konferensi pers pesan kebangsaan GNB di Grha Pemuda, kompleks Katedral Jakarta, Selasa, 13 Januari 2026.
Dia berkata jurnalis mendapatkan penghalangan kerja dan perampasan properti. Para pejabat juga cenderung menekan independensi media ketika melakukan kontrol sosial pemerintahan. Bentuk teror dan intimidasi juga terjadi seperti pengiriman bangkai binatang dan perusakan mobil.
GNP pun meminta penyelenggara negara, pemerintah, aparat penegak hukum menjaga dan merawat prinsip supremasi sipil. Sebagai pilar demokrasi dan pengejawantahan amanat reformasi, polisi fokus kepada tugasnya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum dan perlindungan serta pengayoman masyarakat.
“Sedangkan, TNI menegakkan kedaulatan negara dan menjaga pertahanan negara,” kata dia.
Berdasarkan data AJI Indonesia mengenai kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang Januari hingga medio Oktober 2025, tercatat ada 70 kasus kekerasan yang terjadi dengan berbagai bentuk seperti kekerasan fisik, teror dan intimidasi, hingga ancaman.
Kekerasan terhadap jurnalis dalam bentuk kekerasan fisik, masih menjadi kasus yang paling banyak ditemui, yakni 23 kasus. Lalu serangan digital 20 kasus, teror dan intimidasi 15 kasus, ancaman 7 kasus, serta pelarangan liputan 1 kasus.
Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru bicara Presiden Prabowo Subianto, Prasetyo Hadi, belum menjawab pesan pertanyaan Tempo ihwal komitmen Prabowo-Gibran dalam menjamin kebebasan pers.
Namun, pada 29 September lalu atau saat ramai pemberitaan terkait pencabutan ID Card milik jurnalis CNN Indonesia, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengklaim jika Prabowo amat menjunjung tinggi kebebasan pers.
“Beliau (Prabowo) tetap menjunjung, sangat menjunjung keterbukaan dan kebebasan pers,” kata Yusuf.
