INFO TEMPO – PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan penolakan terhadap wacana pengembalian sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kader-kader muda partai menilai, alasan untuk menekan praktik politik uang tidak semestinya dijadikan dasar untuk mengurangi hak kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung.

Politikus muda PDIP, Muhammad Syaeful Mujab, menegaskan bahwa persoalan politik uang merupakan tantangan demokrasi yang harus diatasi melalui penguatan sistem dan penegakan hukum, bukan dengan membatasi hak pilih masyarakat.

“PDI Perjuangan yakin persoalan politik uang itu tidak harus diselesaikan dengan mengamputasi hak rakyat untuk memilih,” ujar Mujab dalam konferensi pers hari kedua Rakernas I PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Ahad, 11 Januari 2026.

Mujab mengungkapkan, sikap PDIP terkait wacana evaluasi Pilkada telah tercermin dalam pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat pembukaan Rakernas. Megawati, kata dia, mengibaratkan perjalanan demokrasi Indonesia seperti senam Poco-Poco yang bergerak maju dan mundur.

“Bu Mega memberi sinyal dengan mengatakan, ‘Kok demokrasi kita kayak senam Poco-Poco?’ Gerakannya maju, mundur, kanan, kiri. Bagi PDI Perjuangan, demokrasi itu harus bergerak maju ke depan, bukan dibuat maju-mundur,” kata eks Ketua BEM UI tersebut.

Menurut Mujab, pembahasan ulang sistem Pilkada akan menjadi momentum penting untuk menentukan arah demokrasi Indonesia, apakah akan terus berkembang atau justru mengalami perlambatan.

Senada dengan itu, politikus muda PDIP lainnya, Seno Bagaskoro, menekankan bahwa pemilihan langsung merupakan sarana penting untuk membangun kedekatan emosional antara pemimpin dan rakyat. Tanpa pemilihan langsung, ikatan tersebut dinilai berpotensi melemah.

“Bagaimana seorang pemimpin bisa merasakan keresahan rakyatnya kalau rakyat tidak kenal siapa dia? Jika ia sadar hanya dipilih oleh segelintir orang di DPRD, bukan oleh mayoritas rakyat, maka sulit berharap persoalan rakyat dapat diselesaikan secara menyeluruh,” ujar Seno.

Ia menambahkan, bagi PDIP, demokrasi tidak semata-mata soal memenangkan kontestasi politik, melainkan bagaimana pemimpin menjalankan amanah rakyat secara bertanggung jawab.

“Rakyat sudah menghadapi banyak kesulitan hidup. Jangan sampai hak mereka untuk menentukan pemimpin selama lima tahun ke depan justru berkurang. Bagi kami, itu sulit diterima oleh akal sehat,” tegasnya.

Seno memastikan, meskipun PDIP memilih jalur yang tidak selalu populer, partai tetap konsisten menjaga prinsip Pilkada langsung sebagai wujud nyata kedaulatan rakyat.

Sikap resmi PDIP terkait sistem Pilkada tersebut dijadwalkan akan diumumkan secara formal melalui rekomendasi hasil Rakernas I PDIP pada Senin, 12 Januari 2026.(*)