SEJUMLAH politikus muda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menolak wacana pemilihan kepala daerah atau Pilkada lewat DPRD. Sikap itu disampaikan dalam sesi konferesi pers saat rapat kerja nasional PDIP di Ancol, Jakarta Utara pada Ahad, 11 Januari 2026.

Salah seorang kader muda PDIP, Muhammad Syaeful Mujab menilai rakyat seharusnya punya kedaulatan untuk memilih pemimpin secara langsung. Dia berujar berbagai masalah Pilkada, seperti politik uang, tidak bisa diselesaikan dengan pemilihan tidak langsung. “PDI Perjuangan yakin persoalan politik uang itu tidak harus diselesaikan dengan mengamputasi hak rakyat untuk memilih,” kata politikus kelahiran Tegal, Jawa Tengah ini.

Menurut Mujab, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga telah menyikapi wacana Pilkada tidak langsung dengan kritis. Sikap Megawati, kata dia, terlihat dalam pidato pembukaan Rakernas.

Megawati ketika itu menyebut demokrasi Indonesia seperti senam poco-poco. “Bu Mega memberi sinyal dengan mengatakan, ‘Kok demokrasi kita kayak senam Poco-Poco?’ Gerakannya maju, mundur, kanan, kiri. Bagi PDI Perjuangan, demokrasi itu harus bergerak maju ke depan, bukan dibuat maju-mundur,” tutur Mujab.

Mujab menilai pembahasan ulang sistem Pilkada adalah momentum penting dalam menentukan arah demokrasi Indonesia. Jika gagal dirumuskan dengan baik, Mujab berujar demokrasi Indonesia justru akan mundur.

Politikus muda PDIP lainnya, Aryo Seno Bagaskoro, turut menolak wacana Pilkada lewat DPRD. Menurut dia, pemilihan langsung krusial untuk membangun kedekatan antara pemimpin dan rakyat yang memilihnya.

Seno menilai hubungan antara kepala daerah dan konstituennya akan melemah dengan Pilkada tidak langsung. “Bagaimana seorang pemimpin bisa merasakan keresahan rakyatnya kalau rakyat tidak kenal siapa dia? Jika dia sadar hanya dipilih oleh segelintir orang di DPRD, bukan oleh mayoritas rakyat, maka sulit berharap persoalan rakyat dapat diselesaikan secara menyeluruh,” tutur laki-laki kelahiran 23 Agustus 2001 ini.

PDIP menggelar Rakernas di Ancol, Jakarta pada Sabtu hingga Senin, 10-12 Januari 2026. Dalam kegiatan ini, PDIP akan merumuskan sikap partai terhadap isu-isu politik nasional, termasuk soal wacana Pilkada tidak langsung.

Di sela-sela Rakernas, PDIP memberi kesempatan bagi kader-kader muda mereka, seperti Mujab dan Seno, untuk memberikan pernyataan lewat konferensi pers. Para kader tersebut ikut mengutarakan pandangan mereka terhadap isu-isu politik dan partai dalam kesempatan tersebut.

Usulan pilkada lewat DPRD menguat menjelang pembahasan revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Sejumlah partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, pendukung Presiden Prabowo Subianto, seperti Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional, menyatakan dukungan terhadap pilkada lewat DPRD.

Partai NasDem juga menyatakan dukungannya. Partai Demokrat menyebutkan akan mengikuti keputusan Presiden Prabowo. Sikap Demokrat ini berubah dari 2014, ketika presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, menolak pilkada tidak langsung dan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Adapun Partai Keadilan Sejahtera masih menyatakan bersikap hati-hati dan akan menentukan posisi resmi dalam pembahasan revisi UU Pemilu di DPR. Hingga kini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi satu-satunya partai di parlemen yang secara terbuka menolak pilkada melalui DPRD.