SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan PDIP belum menentukan sikap politik mengenai isu pemilihan kepala daerah tidak langsung. Sikap politik akan disampaikan dalam penutupan rapat kerja nasional PDIP di Ancol, Senin, 12 Januari 2026.

“Sikapnya bagaimana, alasan filosofis, ideologis, dan juga dari manajemen penyelenggaraan pemilu. Itu semua akan menjadi bagian dari rekomendasi rakernas. Jadi belum diputuskan,” kata dia di Ancol pada Senin, 12 Januari 2026.

Dalam kegiatan rakernas hari ini, Hasto mengatakan panitia menayangkan biografi politik mantan presiden Soekarno dan mantan presiden Megawati Soekarnoputri. Dalam video biografi itu, ditayangkan Megawati memiliki tugas mengadakan pemilihan presiden secara langsung yang pertama.

Hasto mengatakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati ingin prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dari semangat reformasi dijaga. Rakyat yang memilih langsung akan memperkuat legitimasi pemimpin. 

“Tidak hanya memperkuat legitimasi pemimpin, tapi juga tanggung jawab pemimpin untuk menghasilkan program-program sesuai dengan aspirasi rakyat yang digali pada saat kampanye,” kata dia. 

Hasto berkata panitia rakernas menerima masukan dari kelompok masyarakat sipil dan mahasiswa mengenai isu kepala daerah dipilih DPRD ini. Mereka meminta rakernas mengambil keputusan politik untuk menjaga demokrasi yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas melalui pilkada langsung. 

Usul menggulirkan kembali pilkada dipilih DPRD disampaikan Partai Golkar usai menggelar rapat pimpinan nasional, Sabtu 20 Desember 2025. Partai berlambang pohon beringin ini beralasan, pilkada langsung berekses pada kian mahalnya ongkos politik.

Hingga sejauh ini, partai politik pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendorong digulirkannya pilkada dipilih DPRD. Dari delapan partai politik yang ada di parlemen, hanya PDI Perjuangan yang menyatakan gamblang menolak wacana ini. Alasannya, pilkada dipilih DPRD tak demokratis.

Toh, Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai alasan pilkada dipilih rakyat atau langsung memakan ongkos politik besar tak relevan dan berlogika. 

Staf Divisi Advokasi ICW Seira Tamara mengatakan, jika usul pilkada dipilih DPRD dilatari pertimbangan mahalnya ongkos politik yang harus digelontorkan hingga penyelenggaraan pilkada langsung rentan praktik politik uang, wacana pilkada dipilih DPRD justru tak mengatasi persoalannya.

“Pilkada dipilih DPRD justru meningkatkan ruang transaksi politik yang tidak dapat diawasi masyarakat,” kata Seira.

Menurut ICW, biaya Pilkada 2024 ditaksir mencapai Rp 37 triliun atau lebih kecil dari biaya penyelenggaraan Pemilu 2024 yang mencapai Rp 71,3 triliun. Anggaran Pilkada 2024 juga masih terbilang kecil ketimbang anggaran proyek makan bergizi gratis (MBG) yang sarat persoalan tata kelola, namun memiliki besaran anggaran hingga Rp 71 triliun di 2025.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sebagai wakil pemerintah ia tetap menghormati perbedaan pendapat di masyarakat. “Kami menghormati semua pendapat itu. Pasti semua pandangan kan ada yang pro, ada yang kontra,” kata Prasetyo di Istana Negara, Jakarta pada Kamis, 8 Januari 2026.

Prasetyo Hadi merupakan politikus Partai Gerindra pimpinan Prabowo yang mendukung wacana ini. Dia mengatakan, partainya sudah lama menentukan sikap mendukung pilkada tidak langsung. Wacana itu telah diamini oleh Prabowo bahkan sebelum menjabat sebagai presiden.

Prasetyo menyebut tidak ada masalah dengan perbedaan pendapat soal pilkada langsung atau tidak langsung. Dia berujar akan menyimak perkembangan diskursus tersebut di masyarakat.