ANGGOTA Komisi I DPR TB Hasanuddin meminta Kementerian Luar Negeri bersikap tegas menentang tindakan Amerika Serikat terhadap Venezuela yang dinilainya sebagai pelanggaran kedaulatan negara lain. Ia menegaskan sikap Indonesia seharusnya berlandaskan konstitusi dan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

“Landasan sikap Indonesia sudah sangat jelas dan tegas, yaitu mendukung kemerdekaan setiap bangsa dan menolak pelanggaran kedaulatan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945,” kata Hasanuddin seperti dikutip dari Antara, Ahad, 4 Januari 2026.

Menurut Hasanuddin, Indonesia perlu bersikap proaktif melalui perwakilan tetapnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mendorong penyelesaian tindakan sepihak tersebut melalui mekanisme hukum internasional. Ia menilai langkah ini penting untuk menjaga marwah PBB sebagai lembaga penyelesai konflik global.

“Indonesia harus ikut menjaga marwah PBB sebagai lembaga internasional yang mampu menyelesaikan konflik global secara beradab, adil, dan berbasis hukum. Inilah perwujudan nyata dari politik luar negeri bebas aktif yang selama ini kita junjung,” ujarnya.

Hasanuddin juga mengingatkan potensi dampak geopolitik dan ekonomi global dari penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat. Venezuela, kata dia, merupakan negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia sehingga instabilitas politik di negara tersebut berisiko memicu fluktuasi pasar energi global.

“Pemerintah Indonesia harus mewaspadai dampak ekonomi global, khususnya potensi lonjakan harga minyak, dan menyiapkan skenario mitigasi untuk menjaga kesehatan fiskal APBN serta stabilitas ekonomi nasional,” kata legislator yang membidangi urusan pertahanan dan hubungan luar negeri itu.

Selain dampak global, Hasanuddin menilai peristiwa di Venezuela menjadi pelajaran strategis bagi Indonesia. Ia menyoroti mudahnya pasukan asing melakukan penangkapan terhadap seorang presiden di ibu kota negaranya sendiri.

“Ini menunjukkan runtuhnya dukungan politik publik serta rendahnya kesiagaan pertahanan, atau bahkan indikasi pembiaran dari unsur militer di negara tersebut,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kedaulatan negara tidak hanya ditopang oleh kekuatan militer, tetapi juga legitimasi politik yang kuat dan kepercayaan rakyat. Karena itu, pemerintah diminta memperkuat soliditas nasional dan kesiapsiagaan pertahanan negara.

“Kedaulatan negara dijaga oleh legitimasi politik yang kuat di mata rakyatnya sendiri,” kata Hasanuddin.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui bahwa pemerintahannya telah melancarkan serangan militer terhadap Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro. Melalui platform Truth Social, Trump menyebut Maduro dan istrinya telah diterbangkan keluar dari Venezuela setelah operasi militer tersebut.