BUPATI Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menerjunkan aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (ASN PPPK) paruh waktu untuk membantu warga terdampak banjir bandang dan tanah longsor.

Masinton memimpin kesiapan ASN PPPK untuk menjadi relawan bencana di Lapangan Sepakbola GOR Pandan, Jumat, 2 Januari 2026.

Masinton sebelumnya menandatangani Surat Keputusan Bupati tentang PPPK Paruh Waktu untuk 3.186 orang. Ia menyampaikan pengerahan ASN PPPK diperlukan sebagai bagian dari kemanusiaan dan solidaritas. 

“Karena kami, sejak awal terjadinya bencana, menyampaikan bahwa setiap kita di Tapanuli Tengah bagian dari instrumen pemerintahan, setiap kita adalah relawan, termasuk saya. Jadi tugas kita adalah membantu masyarakat, khususnya yang terdampak bencana,” kata Masinton dalam keterangan tertulis Pemkab Tapanuli Tengah. 

Ia menjelaskan bahwa bencana ini bukan untuk diratapi berlarut-larut. Sehingga pemerintah dan semua ASN harus menjadi bagian relawan. Masinton mengatakan ASN akan bergerak di berbagi tugas ke lapangan mulai 3 Januari 2026. 

“Kita akan distribusikan tugas-tugas kemanusiaan, tugas-tugas perbantuan untuk membantu saudara-saudara kita yang pemukimannya masih terdampak. Kita lakukan aksi bersih-bersih di sana,” ujar Masinton.

Pekan lalu, Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Dedi Prasetyo meninjau penanganan pascabencana di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Ia menyoroti keterbatasan sarana yang membuat sejumlah lokasi masih terisolasi di Tapanuli Tengah.

“Masih ada enam dusun yang benar-benar terisolasi. Aksesnya hanya melalui jalur (sepeda motor) trail atau berjalan kaki,” kata Dedi dalam keterangan tertulis, Sabtu, 27 Desember 2025.

Dedi mengatakan sarana operasional kepolisian setempat terbatas sehingga bantuan belum bisa optimal. Menurut Dedi, Polri akan membantu mengerahkan lima alat berat jenis ekskavator untuk membantu membuka akses dusun yang masih terisolasi.

Menurut Dedi, saat ini ada 150 personel Brigade Mobil (Brimob) yang dikerahkan untuk membantu pemulihan bencana di lokasi. Namun ada 1.500 personel cadangan yang siap diperbantukan. “Kalau kurang, kami siap perbantukan lagi untuk penguatan,” ujarnya.

Personel cadangan dikerahkan untuk memperkuat penanganan bencana wilayah Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Namun mereka juga bisa diperbantukan di sejumlah wilayah terdampak di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Penguatan personel ini juga direncanakan berlanjut pada Januari hingga Februari 2026, menyesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan.

Hammam Izzuddin berkontribusi dalam penulisan artikel ini