Eberta
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta para kepala daerah di Provinsi Aceh segera mempercepat pendataan rumah rusak akibat bencana yang melanda wilayah Sumatera pada November 2025. Pendataan tersebut krusial karena menjadi dasar penyaluran bantuan biaya pascabencana kepada masyarakat terdampak.
Permintaan tersebut disampaikan Tito dalam rapat koordinasi penanganan bencana Sumatera bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat di Aceh, pada Kamis, 1 Januari 2025.
Menteri Tito menjelaskan, hingga saat ini tercatat sekitar 213.000 rumah rusak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun, angka tersebut masih bersifat sementara karena belum seluruh data diterima pemerintah pusat.“Semuanya adalah data. Kami sudah beberapa kali rapat dan rekan-rekan kepala daerah. Selalu yang kami minta tolong bantu cepat datanya, dikoordinasi oleh tiga gubernur,” kata Tito, dipantau melalui siaran YouTube Sekretariat Presiden.
“Kalau untuk Sumatera Barat sudah cepat, kemudian Sumatera Utara juga datanya sudah banyak yang sudah masuk dari kabupaten,” ujar Tito kemudian. Dia lantas menyoroti pendataan rumah rusak di Aceh. Ia meminta kepala daerah di Aceh mempercepat proses pendataan rumah terdampak. Ia mengingatkan agar keterlambatan data tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
“Karena jangan sampai masyarakat menyalahkan pemerintah karena tidak cepat bertindak. Padahal pemerintah menunggu data itu. Data ini kuncinya itu pertama kali adalah dari para bupati dan walikota,” ujar Tito.
Mantan Kepala Kepolisian RI itu memahami banyak dokumen yang hilang saat bencana. Namun, menurut Tito, pendataan bisa dilakukan melalui kepala kampung atau desa yang lebih mengetahui situasi di lapangan. Ia memberi contoh di Langkahan, Aceh Utara, yang warganya kehilangan kartu tanda penduduk maupun kartu keluarga.
“Ambil jalan pintas, keuchik atau kepala kampung saja yang bertanggung jawab. Kepala kampung membuat daftar rumah rusak ringan, sedang, rusak berat,” ujar Tito.
Setelah itu, keuchik menyampaikan data rumah rusak ke bupati. Nantinya, bupati dibantu kepala kepolisian resor hingga kepala kejaksaan negeri akan melakukan verifikasi data tersebut. “Cross-check, tanda tangan tiga-tiganya. Nah, ini tidak harus menunggu sampai selesai, tapi bergelombang,” kata Tito.
Adapun data tersebut kemudian disetor ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Lalu, BNPB akan membagikan data kepada Menteri Sosial. Dengan demikian, dukungan biaya pascabencana bosa langsung dibayarkan. “Kalau nanti ada lagi ternyata belum termasuk daftar, tidak apa-apa, disusulkan lagi,” kata Tito menambahkan.
Ia menegaskan kecepatan data menjadi kunci dalam penanganan bencana. Tito lantas meminta Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem dan jajarannya untuk mendorong para kepala daerah mempercepat pengumpulan data.
Jika data KTP yang hilang menjadi hambatan, maka para kepala daerah perlu mengambil jalan lain seperti yang dilakukan di Langkahan. “Data ini sangat penting supaya BNPB bisa mengeksekusi, Menteri Sosial bisa mengeksekusi, uangnya sudah ada, problemnya hanya masalah data,” tutur Tito.
