KETUA Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan secara terbuka bahwa partainya mendukung perubahan sistem pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dia mengklaim sistem pilkada langsung yang saat ini diterapkan memiliki banyak kerugian.

“Alasannya sederhana, berbiaya mahal dan penuh kecurangan, juga aparatur belum banyak yang bisa netral,” kata laki-laki yang kerap disapa Cak Imin itu dalam unggahan media sosial X @cakimiNOW pada Kamis 1 Januari, 2026. 

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat itu juga menilai bahwa produk pilkada langsung tidak banyak menghasilkan kepala daerah yang kuat dan mandiri. Dengan sederet argumen itu, dia meyakini bahwa sistem pilkada tidak langsung lebih baik untuk diterapkan di Indonesia. 

Menurut Cak Imin,  PKB memiliki sikap konsisten dalam mendorong penerapan pilkada lewat DPRD sejak pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, pada 2014 silam, fraksi PKB di Dewan Perwakilan Rakyat tercatat menjadi kubu yang menolak pilkada tak langsung bersama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Hanura. 

Sementara, fraksi Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan unggul dalam voting untuk mengesahkan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang isinya mengatur pilkada lewat DPRD. 

Pengesahan undang-undang itu menuai penolakan masyarakat. Presiden SBY lantas menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Pilkada dan Perpu Pemerintahan Daerah yang isinya mengembalikan pilkada langsung. 

“Sikap PKB soal pilkada dipilih oleh DPRD (sama) sejak pemerintahan Pak SBY dan bahkan sudah berhasil dijadikan UU,” kata Cak Imin. “Sayangnya kemudian dibatalkan oleh Perpu,” ujar dia kemudian. 

Wacana mengembalikan pilkada tak langsung datang dari partai-partai politik yang menjadi koalisi pemerintahan Prabowo. Partai-partai yang pro-pilkada tak langsung itu di antaranya Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional. 

Termasuk Cak Imin, Elite keempat partai politik ini berkumpul di rumah rumah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di Jakarta yang diduga membahas agenda pilkada lewat DPRD, pada Ahad, 28 Desember 2025.

Agenda menghidupkan kembali pilkada tak langsung sudah berulangkali diungkapkan Partai Golkar di saat perayaan ulang tahun partai itu pada 2024 dan 2025. Hasil rapat pimpinan nasional Partai Golkar pada 20 Desember 2025 memutuskan agar partai warisan Orde Baru ini mendukung pilkada lewat DPRD. Partai Golkar akan mengusulkan agenda itu dalam pembahasan paket Undang-Undang Pemilu, pada 2026. 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi Undang-Undang Pemilu menentang pernyataan tersebut. Koalisi menilai alasan tersebut keliru.

Perwakilan koalisi, Usep Hasan Sadikin, mengatakan salah satu faktor yang menyebabkan ongkos politik semakin mahal adalah biaya kandidasi yang tinggi, seperti mahar politik dan politik uang, serta proses pencalonan kepala daerah yang tidak akuntabel dan transparan. 

“Mengembalikan pilkada dipilih DPRD sama saja dengan melanggengkan nepotisme dan melahirkan otoritarianisme baru,” kata Usep.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) ini mengusulkan agar DPR dan pemerintah fokus memperbaiki tata aturan kepemiluan untuk menjawab persoalan politik uang dan mahalnya biaya politik itu.

Misalnya, memperkuat pengaturan dana kampanye, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, memperbaiki sistem audit, memperkuat transparansi pendanaan politik, dan mendorong pelembagaan partai politik yang lebih demokratis.