Isu tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) masih terus bergulir. Terbaru, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempertimbangkan proses hukum lantaran ada tudingan dirinya dikaitkan dengan isu ijazah milik Jokowi.

Bagaimana duduk perkaranya? Simak dirangkum detikcom.

Bukan baru-baru ini SBY dikaitkan dengan isu ijazah Jokowi. Sejak Juli lalu, SBY dan Partai Demokrat diterpa isu membekingi pihak yang menuding ijazah palsu terhadap Jokowi.

Saat itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) langsung menepis isu liar tersebut. Ibas menegaskan tidak ada kaitan antara partainya dengan polemik ijazah palsu Jokowi.

Ibas mengatakan narasi yang menuding Demokrat sebagai partai biru mendalangi isu itu adalah fitnah keji dan berpotensi menyesatkan publik.

“Kami dari Partai Demokrat menanggapi dengan tegas tuduhan bahwa ‘partai biru’ adalah dalang di balik isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Tuduhan ini adalah fitnah keji, tidak berdasar, dan merupakan bentuk pembunuhan karakter terhadap institusi politik yang sah. Kami menolak keras segala bentuk politisasi kebohongan demi kepentingan sempit,” kata Ibas dalam pernyataannya kepada wartawan, Selasa (29/7/2025).

Ibas mengatakan Demokrat tidak ada kaitan dengan isu ijazah palsu. Waketum Partai Demokrat ini menegaskan Roy Suryo sebagai pihak yang tak percaya keaslian ijazah Jokowi bukanlah kadernya sejak 2019.

“Partai Demokrat tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan isu tersebut. Saudara Roy Suryo bukan lagi bagian dari Partai Demokrat sejak tahun 2019. Pernyataannya adalah sikap pribadi dan tidak mencerminkan pandangan atau kebijakan partai,” lanjutnya.

Ibas menilai upaya mengaitkan Partai Demokrat dengan isu ijazah palsu merupakan bagian dari manuver politik yang tidak sehat. Ia menyebut narasi yang mengaitkan Demokrat dengan hal itu berpotensi memecah belah bangsa.

“Upaya untuk mengaitkan Demokrat dengan isu ini adalah manuver politik kotor yang berpotensi memecah belah bangsa, menyesatkan publik, dan mencederai nilai-nilai demokrasi,” katanya.

Jokowi Tak Tuduh SBY

Jokowi sendiri telah menanggapi isu tersebut. Jokowi mengatakan tak pernah menyebut warna partai politik soal orang besar di balik isu ijazah palsu. Jokowi juga menegaskan tak pernah menuduh Partai Demokrat atau SBY.

“Nggak ada, saya nggak pernah berbicara masalah warna, nggak pernah,” katanya ditemui di kediamannya Sumber, Banjarsari, dilansir detikJateng, Kamis (31/7).

Jokowi enggan menyebut siapa sosok yang dia bilang sebagai orang besar itu. Namun dia menegaskan bahwa orang itu bukan SBY.

SBY Pertimbangkan Proses Hukum

Baru-baru ini, politikus Partai Demokrat Andi Arief menyebut SBY merasa terganggu dengan isu liar tersebut. SBY, kata Andi Arief, mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak yang menyeret namanya di isu ijazah Jokowi.

Dalam keterangan video, Rabu (31/12/2025), Andi Arief mengaku baru-baru ini bertemu dengan SBY. Andi Arief menyebut SBY sama sekali tidak terlibat di isu ijazah Jokowi dan dirinya terganggu oleh hal itu.

“Saya bertemu Pak SBY beberapa hari lalu, Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar yang disebutkan Pak SBY berada di balik isu ijazah palsu ini atau bahkan disebut Pak SBY berkolaborasi dengan Ibu Megawati dalam mengungkap soal ijazah palsu Pak Jokowi ini,” kata Andi Arief.

Andi Arief menyebut pihak yang menyeret SBY dalam pusaran isu ini adalah akun-akun anonim di media sosial. Pihaknya sudah tahu afiliasi dari akun anonim tersebut.

“Sangat masif sekali fitnah yang dilakukan oleh akun-akun yang sebagian besar anonim yang kita tahu afiliasinya ke mana, yang membuat berita fitnah seolah-olah Bapak SBY berada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi yang sekarang sedang berseteru antara Pak Jokowi dan Roy Suryo dkk. Ini tentu sangat mengganggu,” katanya.

Andi Arief menegaskan hubungan SBY dengan Jokowi berjalan baik. Dia meminta fitnah terhadap SBY dihentikan. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu disebut sibuk dengan aktivitas pribadinya di bidang seni hingga olahraga voli dan sudah jarang terlibat kegiatan politik.

Komisaris PLN ini mengungkapkan langkah hukum yang dipertimbangkan SBY karena namanya diseret-seret dalam isu ijazah Jokowi. SBY disebut menimbang somasi sebelum menempuh jalur hukum.

“Kalau juga tidak dihentikan, ada kemungkinan Pak SBY akan ambil langkah hukum, dengan pertama memberikan somasi terhadap orang-orang yang melakukan fitnah tersebut, dan terbuka kemungkinan menempuh jalur hukum karena ini masalah keadilan,” kata Andi Arief.

“Pak SBY merasa tidak melakukan itu tetapi difitnah,” imbuhnya menegaskan.

Andi Arief menyerukan kepada seluruh kader Demokrat untuk terus membela SBY yang disebutnya sedang difitnah. Dia menyebut SBY tidak pernah mengajarkan politik kotor.

“Untuk seluruh kader Demokrat untuk tetap membela pemimpin kita yang dizalimi, difitnah, ini karena memang betul-betul tidak dilakukan Pak SBY. Kita tahu selama ini Pak SBY selalu mengajarkan kita politik yang putih, yang bersih, yang tidak pernah menyerang orang, tidak pernah membuat fitnah, tetapi kalau kita difitnah dizalimi kita harus melawan,” ujar Andi Arief.

Demokrat Somasi Akun TikTok

Partai Demokrat resmi melayangkan somasi ke salah satu akun TikTok berinisial SWBMP soal tudingan SBY terlibat dalam isu ijazah palsu Jokowi. Demokrat kini meminta akun tersebut meminta maaf dan memberikan klarifikasi secara terbuka.

“Bahwa pernyataan yang ada dalam video tersebut adalah tidak benar, jauh dari suatu kebenaran, merupakan pemberitaan bohong dan/atau fitnah,” bunyi surat somasi yang dilayangkan oleh Badan Hukum dan Pengamanan Partai DPP Demokrat, dilihat Rabu (31/12/2025).

Demokrat menyertakan sejumlah pasal dalam surat somasi kepada akun TikTok tersebut, di antaranya Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Demokrat juga menyertakan pasal ITE dalam somasi tersebut. Demokrat menyebut pemilik akun TikTok itu menyesatkan pandangan publik.

“Bahwa pernyataan dalam video dimaksud telah membuat keruh situasi, menyesatkan, mengakibatkan terjadinya keonaran di kalangan masyarakat, pengurus, kader, dan anggota Partai Demokrat,” ujar keterangan somasi itu.

“Dan pernyataan dalam video tersebut telah merugikan citra/nama baik Partai Demokrat seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat khususnya,” sambungnya.

DPP Partai Demokrat meminta pemilik akun TikTok untuk mengklarifikasi dan meminta maaf secara terbuka. Pihaknya juga meminta video terkait untuk dihapus.

Adapun Demokrat mempermasalahkan isi video tertanggal 30 Desember 2025 yang di-share akun TikTok tersebut, yang pada pokoknya berbunyi, “dengan berbagai Impian-impian besar tentu pak sby harus memutar otak tidak bisa bermain bersih karena kita tahu juga politik itu kotor teman-teman, seribu satu cara pasti dilakukan untuk bisa menjatuhkan lawan politiknya salah satunya ya dengan isu ijazah biar pak Jokowi tidak bisa focus menjadi king maker lagi di pilpres, disibukkan dengan isu-isu yang tidak jelas yaitu isu ijazah baik ijazah pak Jokowi ataupun ijazah mas Gibran terus saja digonjangganjingkan oleh pion-pion mereka yaitu roy suryo”;

detikcom sudah mengirimkan pesan ke akun TikTok tersebut terkait somasi yang dilayangkan Demokrat tapi belum mendapatkan balasan.