Jakarta –

Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat serapan anggaran 2025 telah melampaui 97% per hari ini. Capaian tersebut ditopang oleh pelaksanaan berbagai program kesejahteraan sosial, perlindungan kelompok rentan, hingga penyaluran bansos adaptif yang sejalan dengan tiga mandat utama Presiden.

“Serapan kita per hari ini sudah lebih daripada 97 persen. Ini adalah satu hal yang menjadi catatan dan kita harapkan serapan yang 97 persen lebih itu berdampak di tengah-tengah masyarakat,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2025 di Gedung Aneka Bhakti Kemensos, Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Gus Ipul menjelaskan sepanjang 2025 program Kemensos dijalankan selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto serta mengakomodasi program prioritas nasional. Menurutnya, hal tersebut menjadi modal awal untuk memperkuat pelaksanaan program di 2026.

“Tentu Kementerian Sosial tidak akan sendirian, Kementerian Sosial menjadi bagian dari kerja besar Bapak Presiden, kita akan berkolaborasi, kita akan mengintegrasikan seluruh program-program yang dimiliki oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo,” sambungnya.

Ia menambahkan dari sisi tata kelola, Kemensos mencatat sejumlah capaian, antara lain Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan 2024, Nilai Reformasi Birokrasi 2024 sebesar 86,78 (A), serta predikat Kementerian Terbaik II pada BKN Award.

“Saya dan Pak Wamen ingin berterima kasih kepada Eselon I, Eselon II, Unit Kerja I, Unit Kerja II yang telah bekerja keras sehingga capaian-capaian kita di bidang peningkatan tata kelola keuangan dan juga tata kelola yang lain itu bisa kita tingkatkan,” jelasnya.

Sementara itu, dalam penyaluran perlindungan dan jaminan sosial, Kemensos mencatat 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH), lebih dari 18 juta KPM menerima bantuan sembako, serta 96,8 juta jiwa ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Penebalan bansos Juni-Juli juga disalurkan kepada 17,72 juta KPM dan BLTS Kesra kepada 33,2 juta KPM dari Oktober hingga Desember.

Menindaklanjuti tiga mandat utama Presiden, Kemensos terus memutakhirkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penyaluran bantuan tepat sasaran, sekaligus mendorong kemandirian melalui program pemberdayaan. Tercatat, 77.932 keluarga telah digraduasi dari penerima manfaat menjadi pelaku usaha mandiri.

“Melalui program yang terukur, terstruktur, keluarga-keluarga penerima bansos, pada akhirnya nanti akan pindah ke program pemberdayaan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan menjadi keluarga yang lebih mandiri,” tutur Gus Ipul.

Lebih lanjut, pada layanan rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan, Kemensos menyalurkan 12.119 unit alat bantu aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, memfasilitasi operasi katarak gratis bagi 6.209 lansia, serta memberikan pembinaan kewirausahaan kepada 3.042 orang. Layanan ini menjangkau 12 Penerima Atensi Sosial (PAS) di seluruh Indonesia.

Program prioritas lainnya adalah Sekolah Rakyat yang mulai dijalankan pada 2025 sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. Sebanyak 166 titik Sekolah Rakyat rintisan telah beroperasi dan memberi manfaat kepada 14.846 siswa dari Desil 1 dan 2 DTSEN.

Sekolah Rakyat sendiri dirancang terintegrasi dengan program unggulan Presiden lainnya, seperti pemberdayaan, perbaikan rumah tidak layak huni, PBI-JK, hingga Kopdes Merah Putih.

“Sehingga nanti anaknya lulus kemudian keluarganya juga naik kelas. Ini yang kita ingin lakukan lebih kuat lagi ke depan di tahun 2026 dengan perencanaan yang lebih baik,” kata Gus Ipul.

Dalam penanganan bencana di Sumatera akhir tahun ini, Gus Ipul menyampaikan bahwa pihaknya melakukan respons cepat melalui distribusi logistik, dapur umum, bantuan pemulihan sosial, serta layanan dukungan psikososial. Total bantuan yang disalurkan pun mencapai Rp100.484.346.880.

“Ya untuk penganggaran penanggulangan bencana di Kementerian Sosial, sedang dan terus kita koordinasikan, kita melakukan langkah-langkah bersama dengan Bappenas, Kementerian Keuangan, dan sekaligus nanti pada akhirnya kita tentu menunggu arahan lebih lanjut dari Bapak Presiden,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan, menekankan pentingnya birokrasi memahami dinamika yang berkembang agar pelaksanaan program berjalan cepat dan tepat.

“Supaya apa? didalam melaksanakan program-program, didalam mewujudkan program-program, birokrasi bisa berjalan dengan cepat dan tepat,” pungkasnya.

Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Supomo, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Agus Zainal Arifin, Inspektur Jenderal Kemensos Dody Sukmono, dan Pejabat Eselon II dilingkungan Kemensos.

(akd/ega)