Jakarta –

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) terus berjalan secara nasional hingga pukul 24.00 tanggal 31 Desember 2025, termasuk di seluruh wilayah terdampak bencana seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Hal tersebut disampaikan Gus Ipul saat meninjau langsung penyaluran BLTS bersama Plt. Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris di Kantor Pos Cikini, Jakarta Pusat, hari ini.

Hingga akhir Desember 2025, data penerima manfaat yang telah terverifikasi mencapai lebih dari 33 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Penyaluran BLTS dilakukan secara bertahap melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.

“Yang lewat PT. Pos itu sebesar 18 juta keluarga penerima manfaat, sisanya sekitar 17 juta itu disalurkan lewat Himbara. Ini terus bekerja, hari libur pun PT. Pos berusaha untuk terus menyalurkan selama 2 bulan terakhir ini dan sampai sekarang ini terus berlangsung sampai nanti malam,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Rabu (31/12/2025).

Dia juga mengapresiasi PT Pos Indonesia yang tetap menjalankan penyaluran BLTS di tengah kondisi bencana. Gus Ipul mengatakan tingkat penyaluran di daerah terdampak telah melampaui 80 persen dengan capaian di Aceh sebesar 88,8 persen, Sumatera Utara 81,84 persen, dan Sumatera Barat 83,99 persen.

“Saya berterimakasih, PT. Pos terus bekerja bahkan di tempat-tempat bencana. Jadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, PT. Pos terus menyalurkan BLTS, bahkan sampai sekarang sudah lebih dari 80 persen,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Gus Ipul kembali menegaskan bahwa akurasi data menjadi kunci keberhasilan penyaluran bantuan agar tepat sasaran. Selama satu tahun terakhir, pemerintah atas arahan Presiden Prabowo Subianto terus melakukan pemutakhiran data melalui kolaborasi Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah (Pemda).

Pemutakhiran data dilakukan setiap tiga bulan melalui jalur formal berjenjang, mulai dari RT dan RW, kelurahan atau desa, hingga Pemda, sebelum diolah oleh BPS. Selain itu, Kemensos juga membuka jalur partisipasi publik melalui aplikasi Cek Bansos, layanan call center 021-171 yang beroperasi 24 jam, serta layanan WhatsApp yang akan dibuka awal Januari mendatang.

“Semakin banyak saluran yang kita buka, makin banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi dan kita harapkan kalau ini konsisten dilakukan, kita yakin akan mendapatkan data yang lebih akurat,” kata Gus Ipul.

Dalam peninjauan tersebut, Gus Ipul juga berdialog langsung dengan para penerima manfaat. Dia menyampaikan bahwa sebagian besar penerima BLTS merupakan keluarga baru yang sebelumnya belum pernah menerima bantuan sosial reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan Program Sembako.

“Kita ingin melihat profilnya, kita ingin lihat apakah data-data terbaru itu sesuai kenyataan di lapangan. Alhamdulillah secara umum kita bisa melihat bahwa memang yang menerima di kantor ini terlihat memang mereka benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan,” katanya.

Pada 2025, pemerintah meningkatkan secara signifikan alokasi anggaran bantuan sosial. Jumlah penerima BLTS diperluas dari semula 18 juta KPM menjadi sekitar 35 juta KPM, dengan total anggaran meningkat dari sekitar Rp 74 triliun menjadi lebih dari Rp 110 triliun.

Gus Ipul berharap perluasan bantuan tersebut dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mempercepat graduasi keluarga penerima manfaat menuju kemandirian dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.

Salah satu penerima BLTS, Sobari (69), warga Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, yang sehari-hari bekerja sebagai penyedia jasa cat duco, mengaku bersyukur telah menerima bantuan.

“Tadi dapat uang Rp900 ribu, Alhamdulilah rezeki. (Apalagi) konsumen kalau musim begini jarang perbaiki kendaraan,” kata Sobari.

Sementara itu, Haris menjelaskan bahwa penyaluran tetap dilakukan meski terdapat kendala operasional di wilayah terdampak bencana. Di Aceh Tamiang, terdapat tiga Kantor Pos Cabang Pembantu (KCP) yang belum dapat beroperasi karena kendala transportasi dan sarana listrik.

“Khususnya di Aceh Tamiang, ada tiga KCP kita yang belum beroperasi sampai saat ini, yang memang ada kendala untuk transportasi, sarana listrik ke daerah tersebut. Tiga kantor cabang kita ini kita lakukan pembayaran secara manual, jadi teman-teman saya datang ke lokasi untuk membayarkannya,” tutup Haris.

(akd/ega)