INFO TEMPO – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmen Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut melalui partisipasi aktif dalam rangkaian Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), yang meliputi Standing Committee ke-79 dan ke-80 serta Konferensi Para Pihak (Conference of the Parties/COP20).

Pertemuan COP20 CITES yang diselenggarakan di Samarkand, Uzbekistan, baru-baru ini dihadiri lebih dari 3.400 delegasi dari 163 negara anggota, serta ratusan organisasi internasional, lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan pemangku kepentingan global di bidang konservasi. Forum ini menjadi wadah strategis dalam merumuskan arah kebijakan perdagangan internasional spesies flora dan fauna yang terancam punah.

Dalam pertemuan tersebut, para pihak menyepakati lebih dari 120 agenda penting, termasuk 51 amandemen daftar Appendiks CITES, ratusan keputusan, serta sejumlah resolusi yang mengatur perdagangan internasional spesies dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan, aspek sosial ekonomi, dan manfaat yang adil bagi masyarakat.

Indonesia mencatat capaian strategis melalui keberhasilan negosiasi menolak pencantuman sidat (Anguilla spp.) dan teripang jenis Actinopyga spp. ke dalam Appendiks II CITES. Keputusan ini dinilai krusial mengingat kedua komoditas tersebut memiliki kontribusi signifikan terhadap devisa nasional dengan nilai perdagangan lebih dari Rp120 miliar per tahun.

Selain itu, COP20 CITES juga menyepakati sejumlah pengaturan baru terkait spesies akuatik, antara lain peningkatan status perlindungan (up-listing) beberapa jenis hiu dan pari, penetapan ketentuan zero-quota untuk spesies tertentu, serta penguatan mekanisme pengelolaan perdagangan berbasis kajian ilmiah melalui Non-Detriment Findings (NDF) dan Legal Acquisition Findings (LAF).

“Indonesia berkomitmen memastikan pengelolaan dan perdagangan spesies laut berjalan seimbang antara perlindungan ekosistem dan keberlanjutan usaha masyarakat pesisir,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, dalam siaran resmi di Jakarta, Jumat, 26 Desember 2025.

Menurut Koswara, keputusan COP20 menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola nasional, khususnya dalam penyesuaian regulasi, penguatan sistem pemantauan perdagangan, serta peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan internasional yang telah disepakati bersama.

Sementara itu, Direktur Konservasi Spesies dan Genetik KKP, Sarmintohadi, menambahkan bahwa partisipasi Indonesia tidak hanya terbatas pada pengambilan keputusan, tetapi juga mencakup berbagi praktik baik konservasi, seperti pengelolaan kuda laut, ikan hias laut, serta integrasi kualitas habitat dalam upaya keberlanjutan.

Indonesia juga terpilih sebagai anggota Plant Committee dan alternate Standing Committee CITES hingga COP21 mendatang. Keanggotaan ini dinilai strategis karena memungkinkan Indonesia terlibat langsung dalam perumusan kebijakan, penguatan sains, dan regulasi perdagangan tumbuhan, satwa liar, serta ikan di tingkat global.

“Ke depan, KKP akan menindaklanjuti hasil COP20 CITES melalui sosialisasi kepada para pemangku kepentingan, penyiapan langkah penyesuaian regulasi, serta penguatan posisi Indonesia dalam menghadapi agenda CITES berikutnya, termasuk COP21,” ungkap Sarmintohadi.

Langkah ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang mendorong pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, berdaya saing, serta memberikan kontribusi nyata bagi perlindungan keanekaragaman hayati laut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.(*)