PARTAI Golkar merampungkan penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025. Rapimnas itu menghasilkan sepuluh keputusan yang tertuang dalam bentuk rekomendasi atau pernyataan politik.

“Rapimnas ini dimulai sejak jam 9 pagi dan baru berakhir setengah 12 malam. Ini menunjukkan keseriusan Partai Golkar dalam mengelola organisasi serta menyusun program prioritas dan rekomendasi politik secara matang,” kata Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia seusai menutup rapimnas di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu, 20 Desember 2025.

Bahlil mengatakan, seluruh pembahasan dalam rapimnas difokuskan untuk memperkuat konsolidasi organisasi Partai Beringin di semua tingkatan. “Semua pembahasan dalam rapimnas ini bersifat internal, sebagai bagian dari konsolidasi organisasi untuk memastikan Partai Golkar tetap solid dan siap menghadapi tantangan ke depan,” ujar dia.

Adapun agenda utama Rapimnas I Partai Golkar Tahun 2025 meliputi pembahasan organisasi, pembahasan program prioritas partai, hingga pembahasan pernyataan politik.

Sepuluh pernyataan politik yang dihasilkan dalam rapimnas salah satunya Partai Golkar mengusulkan pemilihan kepala daerah alias pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Golkar menyatakan usulan ini sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitikberatkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya.

Menyoal pelaksanaan pemilihan umum, Partai Golkar merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem proporsional terbuka. Pembenahan ini dilakukan dengan memperbaiki aspek teknis penyelenggaraan, penyelenggara, dan tata kelola untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.

Poin lain dalam pernyataan politik rapimnas ialah Partai Golkar mendorong transformasi pola kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju pembentukan Koalisi Permanen yang ideologis dan strategis, serta berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan. Koalisi Permanen ini, menurut Golkar, tidak hanya dibangun untuk memenangkan kontestasi pemilihan presiden, tetapi dilembagakan sebagai kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan.

Dalam pernyataan politiknya, Partai Golkar juga mengungkapkan keprihatinan atas bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Golkar menyatakan banjir dan tanah longsor di tiga provinsi di Sumatera itu mengingatkan bahwa Indonesia merupakan wilayah yang rawan bencana. Maka dari itu, setiap kebijakan pembangunan nasional maupun daerah harus disusun untuk memitigasi dan respons cepat bencana. Golkar juga menilai perlu adanya penataan ulang kawasan hutan sebagai daerah tangkapan air.

Lalu, pernyataan politik juga menegaskan doktrin Karya Kekaryaan Partai Golkar merupakan instrumen yang efektif dalam mewujudkan Asta Cita sebagai arah pembangunan nasional.

Dalam poin pernyataan politik lainnya, Partai Golkar berpandangan penguatan kedaulatan dan ketahanan nasional harus diwujudkan melalui sistem pertahanan dan keamanan yang komprehensif dan adaptif terhadap dinamika ancaman kontemporer.

Kemudian, Partai Golkar juga menyatakan apresiasi dan dukungan terhadap arah kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, serta peran kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam pemosisian Indonesia di tengah dinamika geopolitik. Golkar secara khusus mendukung Prabowo dalam upaya penyelesaian krisis di Gaza.

Poin lain dalam pernyataan politik Golkar juga menegaskan, ketahanan energi dan hilirisasi merupakan pilar strategis dalam mentransformasi ekonomi nasional dengan pertumbuhan ekonomi 8 persen menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing, sebagaimana termaktub dalam Asta Cita.

Selanjutnya, pernyataan politik Rapimnas Golkar juga menyinggung peningkatan efektivitas pembangunan dan percepatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua, khususnya setelah terjadinya pemekaran provinsi.

Tak hanya itu, rapimnas menyikapi, penegakan hukum yang berwibawa merupakan fondasi utama bagi berfungsinya negara secara stabil, adil, dan sejahtera, sekaligus penopang utama demokrasi dan persatuan nasional.

Kemudian, rapimnas juga menyatakan penguatan peran masyarakat sipil (civil society) dan masyarakat algoritma (algorithm society) sebagai pilar penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Rapimnas I Golkar 2025 mengusung tema ‘Memantapkan Konsolidasi, Memajukan Indonesia’. Pembukaan agenda ini dihadiri oleh 299 orang baik dari pengurus tingkat pusat maupun daerah. Sejumlah menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih dari Golkar hadir.

Di antaranya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, hingga Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus.

Pilihan Editor: