PEMERINTAH berulang kali menolak bantuan dari luar negeri dalam penanganan banjir dan tanah longsor di Sumatera. Meski telah mendapat tawaran dari beberapa negara, pemerintah mengklaim bisa menangani sendiri sehingga tidak butuh bantuan asing.

Ratusan ribu warga masih mengungsi sejak Siklon Tropis Senyar mendarat di Sumatera akhir November lalu dan menyebabkan bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat setidaknya 1.071 orang meninggal sementara ratusan lainnya masih hilang.

Kerusakan terjadi secara luas di tiga provinsi terdampak yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga tiga pekan lebih setelah bencana, pemerintah masih berupaya memperbaiki jalan hingga jembatan yang rusak akibat bencana. Bantuan masih sulit masuk ke beberapa titik yang terisolir.

Beberapa negara pun menawarkan bantuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan banyak pemimpin dunia yang menghubunginya setelah bencana terjadi. Di level daerah, sejumlah kepala daerah telah menerima bantuan dari luar negeri. Namun, beberapa daerah lainnya juga menyatakan tak bisa menerima bantuan asing.

Lantas seperti apa penolakan pemerintah terhadap bantuan dari luar negeri?

Prabowo Bilang Masih Mampu

Presiden Prabowo mengaku dihubungi beberapa pemimpin negara lain untuk membantu penanganan bencana di Sumatera. Kepala Negara mengucapkan terima kasih atas tawaran itu. Namun, Prabowo merasa pemerintah Indonesia mampu mengatasi bencana ini.

“Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih, konsen Anda. Kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini,” kata dia dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 15 Desember 2025.

Dia mengatakan pemerintah sejak awal sudah mengerahkan bantuan untuk penanganan bencana. Dia juga berterima kasih kepada aparat TNI dan Polri yang sudah membantu. 

“Jadi semua mengerahkan tanpa terlalu banyak minta perintah dari saya, berinisiatif. Saya terima kasih para pimpinan Panglima TNI, Kapolri, para kepala staf, semua yang hadir dan mengambil tindakan atas inisiatif sendiri,” ujar dia. 

Menteri Sekretaris Negara Menilai Belum Butuh

Pemerintah belum membuka ruang bagi negara lain untuk menyalurkan dana bantuan penanganan bencana Sumatera. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah masih sanggup mengatasi seluruh masalah bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

Menurut Prasetyo, banyak negara yang memberi perhatian kepada bencana ini. Ada juga negara lain yang ingin memberi bantuan. Namun, politikus Gerindra ini mengatakan pemerintah masih sanggup mengatasi berbagai masalah. Pemerintah memiliki stok pangan  dan BBM yang cukup.

“Termasuk harus menggunakan cara-cara yang mungkin tidak normal ya,” kata Prasetyo. “Kami usahakan dilakukan dropping dari udara karena memang menyesuaikan dengan kondisi bencana yang dihadapi di lapangan.”

Prasetyo mengklaim alokasi dana siap pakai dalam APBN cukup untuk mendanai penanganan bencana. Alokasi dana tersebut tersedia sebesar Rp 500 miliar tahun ini.

Presiden Prabowo Subianto juga sudah menginstruksikan dana siap pakai bisa ditambahkan bila diperlukan. “Bila Dana Siap Pakai secara jumlah nominal itu perlu dilakukan penambahan, maka akan dilakukan penambahan,” kata Prasetyo.

Penjelasan Menteri Luar Negeri

Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa keputusan pemerintah menolak bantuan internasional dalam penanganan bencana di Sumatra merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo untuk mengerahkan seluruh kekuatan nasional. Kemlu menyatakan sikap tersebut telah dikomunikasikan kepada negara-negara yang menawarkan bantuan.

Juru Bicara II Kemlu Vahd Nabyl Achmad Mulachela mengatakan pemerintah sejak awal memilih mengoptimalkan sumber daya dalam negeri. “Seperti disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kita mengerahkan seluruh kemampuan nasional. Pemerintah, masyarakat untuk mengatasi dampak dari bencana yang terjadi di tiga provinsi ini,” ujar Nabyl ketika ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 19 Desember 2025.

Menurut Nabyl, kebijakan tersebut disusun melalui perencanaan lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Untuk urusan luar negeri, koordinasi berada di bawah Kemlu dengan prinsip mengoptimalkan kerja sama yang sudah berjalan. “Intinya adalah mengoptimalkan kerja sama-kerja sama yang sudah existing seperti itu,” ucapnya.

Yvonne menjelaskan sejumlah negara memang menyampaikan kesiapan membantu. Namun, setelah dilakukan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bantuan tersebut tidak disalurkan melalui skema pemerintah ke pemerintah. Sebagian bantuan dialihkan melalui organisasi nonpemerintah lokal yang dinilai kredibel serta lembaga internasional yang telah memiliki program berjalan di Indonesia, termasuk UNDP.

“Jadi bukan melalui pemerintah, beberapa melalui NGO-NGO lokal yang dipercaya, dan termasuk itu yang melalui UNDP juga yang sebenarnya program-programnya sudah jalan,” kata dia. Program yang sudah berjalan itu, menurut Yvonne, kemudian diintensifkan untuk merespons bencana.

Wali Kota Medan Menolak Bantuan Asing

Kabar penolakan bantuan baru-baru ini kembali ramai setelah Pemerintah Kota Medan dikabarkan mengembalikan bantuan 30 ton beras yang disebut berasal dari Uni Emirat Arab. Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menjelaskan penolakan terjadi karena belum ada kejelasan mekanisme penerimaan bantuan internasional. 

Bantuan tersebut kini disalurkan melalui Muhammadiyah Medical Center atas kesepakatan dengan Pemerintah Kota Medan. “Beras ini sekarang sudah ada di tangan Muhammadiyah. Nanti Muhammadiyah yang akan membagikan kepada masyarakat,” kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 19 Desember 2025.

Tito menjelaskan bantuan beras itu mulanya diberikan kepada Pemerintah Kota Medan. Namun, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menolak bantuan itu karena belum ada kejelasan mekanisme penerimaan bantuan dari internasional.

“Dipikir oleh Pak Wali Kota adalah dari pemerintah. Government to government. Yang belum ada mekanismenya,” kata dia. 

Meski begitu, Tito mengatakan bantuan beras itu kini sudah diterima oleh Muhammadiyah Medical Center. Penyerahan itu atas kesepakatan dengan Pamerintah Kota Medan.