GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan pembangunan hunian vertikal untuk mengatasi keterbatasan lahan permukiman di wilayah Jawa Barat. Pembangunan rumah vertikal juga akan mencegah kerusakan lingkungan dan meminimalisir risiko bencana.

“Bukan hanya di Bandung, pembangunan rumah vertikal juga perlu dilakukan di Bogor, Kota Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, semua daerah yang tanahnya habis,” kata Dedi dalam keterangan pers pada Jumat, 19 Desember 2025.

Menurut dia, alih fungsi lahan semakin marak terjadi di Jawa Barat. Pembangunan perumahan di wilayah padat tidak lagi ideal jika hanya mengandalkan rumah tapak. 

Dedi mengatakan pembangunan perumahan secara masif berpotensi menghabiskan lahan produktif seperti persawahan dan perkebunan. Selain itu, rawa, perbukitan, hingga daerah aliran sungai juga habis karena dialihfungsikan menjadi kawasan permukiman. 

Alhasil, banjir hingga longsor terjadi di mana-mana saat musim hujan datang. Bencana hidrometeorologi itu langsung berdampak pada keselamatan masyarakat dan perekonomian sulit bangkit. 

Sebelumnya, orang nomor wahid di Jawa Barat itu meneken Surat Edaran Nomor 177/pur.06.02.03/disperkim tentang Penghentian Sementara Penerbitan Izin Perumahan di Wilayah Bandung Raya. “Untuk melakukan perubahan tata ruang perlu peraturan daerah dan waktunya lama, sementara banjir tidak menunggu. Maka saya ambil langkah setop dulu, jeda sebentar,” ujarnya. 

Menurut dia, penghentian sementara penerbitan izin perumahan itu sebagai ruang evaluasi penataan tata ruang agar pembangunan perumahan lebih terkendali dan berkelanjutan. 

Dedi juga mengaku sudah menyiapkan anggaran hingga Rp 300 miliar yang akan digunakan sebagai dana pemulihan akibat bencana banjir dan longsor di wilayah Jawa Barat. “Kalau kita Rp 200-300 miliar bisa kita siapkan. Kita geser dari anggaran alokasi lain kita geser ke penanganan bencana,” ujar dia.