Respons PDIP Seusai Bupati Bekasi Terjaring OTT KPK

DEWAN Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan turut menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bupati Bekasi Ade Kuswara. Ade merupakan kader PDIP.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

Ketua DPP PDIP Tri Rismaharini memberikan wejangan berdasarkan pengalamannya memimpin Kota Surabaya. Menurut dia, seorang kepala daerah harus menjaga kepercayaan dari masyarakat yang telah memilihnya.

“Saya berharap mari kita semua bisa menjaga, apa namanya, menjaga amanah itu. Karena itulah yang paling berat,” kata mantan Wali Kota Surabaya itu saat ditemui di Jakarta Internasional Equestrian Park, Jakarta, Jumat, 19 Desember 2025.

Menurut Risma, dugaan korupsi yang menjerat kader partai banteng itu bisa mengkhianati kepercayaan masyarakat yang menggantungkan hidupnya kepada kepala daerah. Sehingga jika seorang kepala daerah terbukti korupsi, itu juga otomatis berdampak pada aspek kehidupan masyarakat yang dia pimpin. 

Oleh sebab itu, Risma mengingatkan kepala daerah lain untuk menjaga amanah rakyat supaya selamat di dunia maupun di akhirat. “Kalau kita kuat di situ (menjaga amanat), Insyaallah kita bukan hanya selamat di dunia, tapi juga selamat di akhirat nanti kelak.”

Sebagai orang yang pernah menjabat, Risma kemudian bertanya-tanya, apa yang sebenarnya dicari dalam hidup ini. Sebab, ajal bisa menjemput kapan saja. “Kita enggak tahu besok mati, nanti sore mati. Lusa mati. Apa yang mau kita cari?” tutur dia. 

KPK menangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis malam, 18 Desember 2025. Selain Ade Kuswara, KPK juga menjaring sejumlah orang lainnya. 

“Sampai dengan saat ini, tim sudah mengamankan sekitar sepuluh orang,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan. Namun Budi belum menjelaskan siapa saja orang-orang yang ditangkap tersebut

KPK juga telah menyegel ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Kamis, 18 Desember 2025 sekitar pukul 19.15 WIB. 

Selain ruang kerja Bupati, KPK juga menyegel ruang Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disbudpora) Iman Nugraha dan kantor Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kabupaten Bekasi Benny Sugiarto Prawiro.

Adi Warsono dan Mutia Yuantisya berkontribusi dalam penulisan artikel ini 

Pilihan editor: Bantuan yang Ditolak Pemkot Medan Diserahkan ke Muhamadiyah

  • Related Posts

    Hakim AS berpihak pada New York Times yang menentang kebijakan jurnalisme Pentagon

    Seorang hakim federal di Amerika Serikat setuju untuk menghalangi pemerintahan Presiden Donald Trump dalam menerapkan kebijakan yang membatasi akses berita ke Pentagon. Keputusan yang diambil pada hari Jumat berpihak pada…

    Hore! Naik TransJ, MRT, LRT Hari Ini Cuma Bayar Rp 1

    Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan tarif Rp 1 bagi moda transportasi umum selama Lebaran. Sejumlah transportasi itu yakni Transjakarta, MRT, LRT Jakarta, dan LRT Jabodebek. Penerapan tarif Rp…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *