KEMENTERIAN Kesehatan mencatat capaian imunisasi nasional masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah. Hingga 14 Desember 2025, cakupan imunisasi baru mencapai 68,6 persen, di bawah target minimal 80 persen. Angka tersebut juga lebih rendah dibandingkan proyeksi capaian ideal yang seharusnya bisa mendekati 87 persen pada tahun lalu.

Direktur Imunisasi Kementerian Kesehatan Indri Yogyaswari mengatakan rendahnya cakupan ini berpotensi memicu kembali meningkatnya kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). “Kalau cakupan tidak dijaga, kekebalan kelompok tidak terbentuk dan risikonya bisa berujung pada kejadian luar biasa,” kata Indri saat ditemui di kantor Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan – Kementerian Kesehatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 19 Desember 2025.

Kementerian Kesehatan tahun ini mulai menerapkan indikator kinerja baru berupa cakupan imunisasi lengkap 14 antigen. Target nasional untuk indikator tersebut pada 2025 ditetapkan sebesar 74 persen. Namun hingga Desember, capaian nasional baru mencapai 66 persen. Dari 38 provinsi, hanya sembilan provinsi yang berhasil melampaui target, sementara sebagian besar masih berada di bawah ambang batas, bahkan masuk kategori zona merah.

Indri menjelaskan, imunisasi 14 antigen mencakup sejumlah vaksin baru, seperti pneumokokus (PCV), rotavirus, dan human papillomavirus (HPV). Meski tren jangka panjang menunjukkan peningkatan dibandingkan 2019, capaian tahun ini justru kembali meleset dari target. “Targetnya 65 persen, tapi kita baru di 61,9 persen. Padahal tahun lalu bisa mencapai 81 persen,” ujarnya.

Menurut Indri, anak yang terlambat atau tidak mendapatkan imunisasi lengkap berisiko tinggi tertular PD3I dan menularkan penyakit tersebut kepada anggota keluarga lain. Risiko ini sulit dikendalikan karena anak tidak mungkin diisolasi sepenuhnya di rumah. Untuk itu, Kemenkes menjalankan program Imunisasi Kejar bagi anak-anak yang melewati jadwal imunisasi sesuai usia.

Penurunan cakupan imunisasi juga berdampak pada melemahnya kekebalan kelompok. Indri memperingatkan bahwa akumulasi anak yang tidak diimunisasi dapat membuka kembali peluang terjadinya wabah penyakit yang sebelumnya sudah terkendali. “Karena cakupan turun, potensi PD3I untuk muncul kembali menjadi besar,” katanya.

Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan berbagai faktor sosial turut memengaruhi rendahnya cakupan imunisasi. Sebanyak 47 persen keluarga tidak mengizinkan anaknya diimunisasi, sementara 45 persen mengaku takut terhadap efek samping vaksin. Alasan lain meliputi anak sedang sakit saat jadwal imunisasi, isu halal-haram, lupa jadwal, menganggap imunisasi tidak penting, hingga keterbatasan waktu orang tua.

Di sisi lain, Kemenkes mencatat tingginya arus informasi tentang imunisasi di ruang digital. Dari 229 juta penduduk yang terkoneksi internet, sebagian besar mengakses informasi kesehatan melalui media sosial dan berita daring. Topik imunisasi HPV dan polio menjadi isu paling banyak dibicarakan di media sosial sepanjang Oktober 2025.

Untuk mengejar ketertinggalan, Kemenkes menyiapkan sejumlah strategi, mulai dari menjamin ketersediaan vaksin, pelatihan vaksinator, penguatan sistem pelaporan, hingga integrasi imunisasi dengan program lain seperti stunting dan Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Pemerintah juga menyusun strategi komunikasi berbasis karakteristik daerah serta memperkuat kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan organisasi profesi, swasta, dan media.

Indri mengakui pekerjaan rumah ke depan semakin berat. Target cakupan imunisasi nasional pada tahun depan dipatok sekitar 85 persen. “Ketertinggalan kita cukup jauh. Karena itu dibutuhkan peran semua pihak, bukan hanya sektor kesehatan,” ujarnya.