USKUP Timika dari Ordo Santo Agustinus (OSA), Bernardus Bofitwos Baru, mengecam keinginan Presiden Prabowo Subianto yang hendak memperluas penanaman sawit di tanah Papua. Bernardus menyatakan tidak percaya dengan dalih Prabowo bahwa sawit itu diperuntukkan untuk kepentingan rakyat.

Dia menduga apa yang sedang direncanakan oleh pemerintah pada akhirnya bertujuan untuk mengeksploitasi alam dengan mengorbankan kehidupan masyarakat.

“Ini semua proyek untuk oligarki yang notabene adalah menghancurkan ekologi dan membunuh masyarakat itu sendiri,” kata Bernardus saat dihubungi pada Rabu, 17 Desember 2025.

Menurut Bernardus, sejumlah wilayah di Papua telah ditanami sawit. Sehingga keinginan Prabowo bukan lah hal yang baru. Ia mengkritik rencana ini karena konversi lahan yang digunakan untuk perkebunan sawit menimbulkan sengketa dengan masyarakat adat.

Contohnya dalam kasus di distrik Klamono, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. “Akibat kelapa sawit itu menyebabkan deforestasi, kemudian banjir, terus masyarakat kehilangan hak ulayatnya, tempat berburunya dan ruang hidupnya,” kata Bernardus.

Dengan sederet dampak negatif itu, ia menyangsikan manfaat yang bisa diterima oleh masyarakat. Ia mendorong pemerintah lebih memperhatikan keinginan rakyat dan melakukan kampanye penghijauan untuk menjaga fungsi hutan Papua sebagai salah satu paru-paru dunia.

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat mengidentifikasi ada 94 perusahaan perkebunan kelapa sawit di Papua dengan luas 1,3 juta hektare. Ironisnya, perkebunan sawit tersebut hanya dikuasai segelintir korporasi yang dinilai dekat dengan penguasa.

Penguasaan tanah skala luas dan penggundulan hutan untuk produksi dan perluasan bisnis energi itu juga telah menghadirkan masalah sosial ekonomi, perampasan tanah, deforestasi, dan penghancuran lingkungan.

Prabowo Subianto baru-baru ini mendorong agar wilayah Papua ditanami kelapa sawit agar dapat menghasilkan bahan bakar minyak. Arahan itu ia sampaikan saat memberi pembekalan kepada enam gubernur dan 42 bupati di wilayah Papua, bersama jajaran kabinetnya dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta pada Selasa, 16 Desember 2025.

‎Prabowo mengatakan latar belakang berambisi menanami Papua dengan sawit lantaran komitmen pemerintahannya untuk swasembada energi. Tujuannya, menurut Prabowo, agar mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.
 ‎
Prabowo mengklaim Indonesia dapat menghemat pengeluaran untuk impor bahan bakar minyak hingga Rp 250 triliun tiap tahun bila mengembangkan bahan bakar minyak dari sumber alternatif. Selain kelapa sawit, dia menilai penanaman singkong dan tebu juga bisa dikembangkan.
 ‎
‎”Kami berharap di daerah Papua harus ditanami kelapa sawit agar bisa menghasilkan BBM dari kelapa sawit,” kata Prabowo pada Selasa, 16 Desember 2025.