GUBERNUR Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan kepemimpinan bukan hanya soal kecakapan teknis. Bagi Sri Sultan HB X, kepemimpinan yang membumi dan berpihak pada rakyat diperlukan, terutama di tengah tantangan fiskal yang dihadapi banyak daerah saat ini.

Sri Sultan menyampaikan ini dalam sambutan pada acara Kagama Regional Leaders Forum (KRLF) 2025, yang digelar di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Jumat, 12 Desember 2025.

“Kepemimpinan itu bukan sekadar kemampuan teknokratis, tapi soal keberpihakan. Berpihak pada rakyat, pada nilai-nilai kemanusiaan, dan itu semua bermula dari apa yang kita serap di kampus perjuangan ini,” kata Sri Sultan, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Tempo.

Sri Sultan juga menyoroti banyak daerah menghadapi tekanan fiskal dan keterbatasan anggaran. Maka dari itu, para pemimpin harus mampu menjawab tantangan itu dengan kebijaksanaan, inovasi, maupun keberanian mengambil keputusan yang berpihak. “Yang kita butuhkan hari ini adalah pemimpin yang mau dan mampu mendengar denyut rakyatnya, bukan hanya mengeksekusi angka-angka dari pusat,” kata dia.

Adapun KRLF 2025 mengusung tema “Sinergi Pusat–Daerah: Inovasi, Kolaborasi, dan Kepemimpinan di Era Pengetatan Fiskal”. KRLF 2025 dihadiri lebih dari 30 kepala daerah, wakil kepala daerah, dan sekretaris daerah yang merupakan alumni UGM dari berbagai wilayah di Indonesia.

Acara ini mempertemukan para kepala daerah dan pemimpin regional alumni UGM untuk bersilaturahmi dan melakukan konsolidasi kepemimpinan daerah berbasis nilai. Forum ini disebut sebagai wadah untuk membangun jejaring lintas wilayah. Turut hadir dalam pertemuan itu Rektor UGM Ova Emilia dan Ketua Umum Pengurus Pusat Kagama Basuki Hadimuljono.

Dalam sambutannya, Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa KRLF menjadi refleksi tentang bagaimana alumni UGM menjaga idealismenya meski telah berada di pusaran kekuasaan daerah. “Alumni UGM harus jadi penggerak perubahan yang tak kehilangan akar,” ujar Basuki. “Kita bukan sekadar administrator, tapi pembawa semangat kerakyatan dalam setiap kebijakan.”