KOTA SINEMA — Langkah Jakarta menuju kota sinema kembali terbentur pada pertanyaan mendasar: apakah pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia film di ibu kota benar-benar siap menopang industri yang tengah tumbuh? Dalam Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) di A-One Hotel, Jakarta, Kamis, 4 Desember 2025, kalangan pendidik, pelaku budaya, dan perwakilan pemerintah daerah sepakat bahwa jawabannya masih “belum”.

Pembacaan awal datang dari Arda Muhlisiun, dosen Fakultas Film dan Televisi IKJ. Ia mencatat Indonesia memiliki 28 program studi film yang tergabung dalam Perkumpulan Prodi FTV Indonesia (Prosfisi). Asosiasi ini memiliki target ambisius: standardisasi kurikulum nasional, akreditasi profesi, hingga legitimasi untuk menjadi acuan pendirian program studi baru.

Namun, kondisi Jakarta sebagai pusat pendidikan film—dengan sembilan kampus di Jakarta dan sekitarnya, serta 108 dosen tetap—belum otomatis menunjukkan kesiapan kualitas. “Rasionalkah dosen film yang ada di Jakarta dengan konsep Jakarta menjadi kota sinema?” tanya Arda.

Masalah serupa muncul di level pendidikan menengah. Tak satu pun dari sekitar 15 SMK berbasis film di Jakarta memiliki guru film tetap. “Rata-rata mereka tidak punya guru film, hanya guru alih fungsi,” kata Arda. Padahal, kompetisi pelajar seperti Festival dan Lomba Seni Sastra Siswa Nasional (FLS3N) menuntut siswa membuat film tiga menit tanpa dialog, tetapi dukungan pendidikan di sekolah nyaris tak ada.

Beban biaya pendidikan film seperti peralatan standar industri, lisensi software, hingga laboratorium produksi membuat banyak institusi terseok mempertahankan kualitas praktik. Rasio ideal 1 dosen untuk 30 mahasiswa pun sulit diterapkan ketika fasilitas terbatas.

Di sisi berbeda, dosen IKJ Satrio Pamungkas menilai sistem pendidikan yang menyasar dunia industri masih mengurung kreativitas peserta didik. Ia mengutip Misbach Yusa Biran, salah satu tokoh penting dalam perfilman Indonesia, bahwa kreativitas lahir dari dorongan batin, bukan institusi. “Seolah-olah industri yang benar, yang kreatif malah jadi tidak laku,” katanya.

Mahasiswa juga kehilangan ruang eksperimen. Minimnya tempat pemutaran, diskusi, dan komunitas internal membuat kampus tidak lagi menjadi laboratorium seni yang hidup. Kondisi lapangan dalam produksi film makin mempersulit. “Mau syuting di Jakarta harus bayar. Bahkan sering dipalak, atau keamanan tidak terjaga,” kata Satrio.

Situasi itu, menurutnya, mereduksi ruang belajar dan memaksa mahasiswa tunduk pada produksi yang aman dan sesuai selera pasar. Tanpa ruang gagal, budaya kritik, dan kolaborasi lintas angkatan, sekolah film hanya akan melahirkan apa yang Satrio sebut sebagai “tukang-tukang film, bukan seniman film”.

Persoalan keamanan lokasi syuting juga disinggung Nurman Hakim, sutradara sekaligus dosen IKJ. Ia menilai Jakarta masih tertinggal dalam tata kelola perizinan. Ia menyinggung cerita penyanyi Michael Jackson ketika membuat video klip di Brasil, timnya harus meminta perlindungan gembong narkoba di sana karena pemerintah kota tidak mampu menjamin keamanan.

“Saya syuting di beberapa tempat di Jakarta juga mengalami hal yang sama. Jadi kami syuting, kami bayar preman yang ada di situ, daripada kita mengurus izin secara resmi, yang mereka tidak bisa menjamin (keamanan). Jangan sampai kita seperti di Brazil,” kata Nurman.

Kota-kota dunia seperti Paris, Busan, dan Queensland, menurut Nurman, bisa maju karena integrasi pendidikan, kebijakan izin satu pintu, serta dukungan pemerintah daerah.

Pemerintah Provinsi Jakarta memahami tantangan ini. Dinas Kebudayaan mencoba mendorong literasi film melalui program Titik Temu Jakarta 500. Menurut Koordinator program, Heni Wiradimaja, salah satu tujuan program menjadikan film sebagai medium warga menarasikan lingkungannya. Program ini telah berjalan di enam kelurahan, menghasilkan sejumlah film pendek “Cerita Warga” yang merekam potensi dan kegelisahan lokal.

Menurut Heni, materi ini dapat menjadi arsip kota berbasis komunitas dan membuka peluang manajemen talenta dari akar rumput—dari fixer lokal hingga mitra produksi. Namun ia menegaskan bahwa program warga tidak bisa berjalan sendiri. “Harus ada kerja sama intensif dengan perguruan tinggi. Tidak mungkin hanya mengandalkan jejaring kelurahan,” katanya.

Ekky Imanjaya, dosen film Universitas Binus, menambahkan bahwa Jakarta memiliki potensi integrasi lewat Jakarta Film Commission. Namun proses kreatif masih terpencar—mulai dari pendaftaran naskah di kementerian, izin ruang terbuka, hingga perizinan lokasi bandara. Ia menilai kampus dapat berperan strategis lewat program pengabdian masyarakat, mentoring, hingga magang langsung di industri. “Rata-rata mahasiswa saya setelah magang lanjut bekerja di situ,” ujarnya.

Dari keseluruhan diskusi, kesimpulan mengerucut pada satu hal: Jakarta belum memiliki sistem pendidikan dan pelatihan SDM film yang memadai untuk menghidupi visi kota sinema. Infrastruktur pendidikan belum kuat. Guru film di SMK masih kosong. Kampus kekurangan ruang eksperimen. Produksi film mahasiswa terhambat biaya, keamanan, dan izin. Industri menekan kreativitas. Program warga belum terhubung dengan institusi pendidikan. Pemerintah belum mampu mengintegrasikan unsur-unsur ekosistem.

Tetapi kebutuhan dan arah perbaikan mulai terlihat jelas. Para narasumber merumuskan sejumlah langkah: standardisasi kurikulum berbasis karakter film Indonesia; peningkatan kompetensi pengajar; penguatan ruang eksperimen di dalam dan luar kampus; izin syuting murah, aman, dan transparan; budaya diskusi dan kritik yang aktif; kolaborasi berkelanjutan dari SMK hingga profesional; serta integrasi ekosistem yang mempertemukan pemerintah, kampus, komunitas, dan industri dalam satu sirkuit. (*)