INFO NASIONAL – Cerita Kemendagri “cawe-cawe” dalam urusan inflasi bermula pada September 2022 dengan inflasi 5,95 persen. Artinya, harga kebutuhan pokok dirasa sudah cukup tinggi bagi masyarakat.

Dua jurus yang biasanya diterapkan untuk mengendalikan inflasi pun tak mempan. Dua jurus itu adalah kebijakan moneter dan fiskal dengan menjaga nilai rupiah supaya tetap stabil dan menggunakan instrumen suku bunga.

“Akhirnya, Presiden Jokowi saat itu mengarahkan agar diamati inflasi per daerah,” kata Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, pada Rabu, 15 Oktober 2025.

Dari situ, ketahuan yang mempengaruhi inflasi daerah, yang pada akhirnya berujung pada inflasi nasional, adalah persoalan pasokan dan distribusi. Kurangnya pasokan dan distribusi yang macet memicu kenaikan harga. “Dan kalau sudah bicara daerah, maka lebih tepat dikoordinasikan oleh Kemendagri,” ujarnya.

Setiap Senin, Kemendagri menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah. Apabila terjadi kenaikan harga komoditas pokok, maka tim akan mencari tahu penyebabnya dan mengintervensi. Contoh, jika harga beras naik, maka Bulog akan melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga. 

Begitu juga jika Harga bahan pokok naik karena infrastruktur yang tidak memadai, maka pemangku kepentingan terkait akan turun tangan. Resep ini ternyata manjur dalam mengendalikan inflasi.

Karena Indonesia adalah negara produsen sekaligus konsumen, Tito menjelaskan, maka rentang angka inflasi yang “sehat” antara 1,5-3,5 persen. Data perkembangan inflasi nasional 2022-2025 menunjukkan penurunan yang signifikan. Dari angka tertinggi 5,95 persen pada September 2022 menjadi 2,65 persen per September 2025. 

Tugas mengendalikan inflasi oleh Kemendagri terus berlanjut hingga sekarang. Dalam setiap pertemuan, Tito mengatakan, Presiden Prabowo kerap menanyakan kondisi inflasi dan harga bahan pokok, terutama beras. “Selagi tidak ada perintah berhenti, kami konsisten mengerjakan (pengendalian inflasi),” ucapnya. (*)