Jakarta (ANTARA) – Sebagai negara kepulauan, Indonesia tidak hanya memiliki sumber daya alam yang berlimpah, namun juga risiko bencana yang tinggi mulai dari banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi, gempa bumi, tsunami, likuifaksi dan lainnya.

Diperlukan kesiapsiagaan dari seluruh pihak dalam mengantisipasi potensi bencana yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah telah memiliki Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pusat serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai instansi yang menangani penanggulangan bencana.

Meskipun demikian keterbatasan dukungan personil, anggaran, infrastruktur, dan peralatan masih dipandang sebagai hambatan dalam penanggulangan bencana di seluruh daerah.

Pemerintah Daerah wajib memiliki pemahaman terkait kebencanaan secara menyeluruh di wilayah masing-masing dan menyelaraskan dengan rencana pembangunan daerah secara keseluruhan.

Pemerintah Daerah tidak bisa hanya berfokus pada investasi dan pendapatan asli daerah tanpa mempertimbangkan potensi bencana alam di daerah tersebut.

Perlu menjadi pemahaman bersama bahwa bencana alam di suatu daerah akan berpengaruh terhadap investasi dan iklim usaha di daerah tersebut.

Di sinilah perlunya Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan bencana yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Di sisi lain, efektifas penanggulangan bencana harus terus diperkuat melalui pendekatan multipihak.

Di dalam hal ini Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) berperan penting sebagai koordinator lintas pemangku kepentingan termasuk Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana nasional.

Kemenko PMK juga berperan untuk memperkuat integrasi dan efisiensi pelaksanaan Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) dan Rencana Nasional PB (Renas PB).

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.