Jakarta (ANTARA) – Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 2.449 pekerja migran Indonesia (PMI) yang dideportasi dari Malaysia sejak Januari hingga akhir Mei 2025.

Pemulangan 196 PMI dari Malaka ke Dumai, Riau, pada Sabtu, menurut Konsul Jenderal (Konjen) RI KJRI Johor Bahru Sigit S Widiyanto, merupakan yang terbesar dari 17 kali mereka memfasilitasi deportasi yang dilakukan kantor perwakilan RI di Johor Bahru, Malaysia.

Kepada para deportan, ia mengatakan agar jika nanti ingin bekerja lagi di luar negeri, harapannya semua harus mengikuti prosedur yang berlaku dan tidak bekerja secara non prosedural.

Ia juga meminta para PMI agar tidak mudah percaya kepada pihak ketiga yang menjanjikan pekerjaan di luar negeri tanpa ada visa dan izin kerja sama kontrak kerja.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyambut 196 PMI yang menjalani deportasi dari Malaka menuju Riau di Pelabuhan Penumpang PT Pelindo Dumai.

Abdul Kadir Karding mengatakan pentingnya bekerja di luar negeri secara prosedural agar hal-hal seperti deportasi itu tidak menimpa para PMI. Kementerian P2MI juga menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pelindungan kepada seluruh PMI biak prosedural”

Sementara itu, pada saat yang sama Konjen Sigit menjelaskan KSATRIA yang merupakan chatbox berbasis WhatsApps (WA) yang dikembangkan KJRI Johor Bahru. Dari sana PMI dapat memperolah informasi mengenai pembuatan paspor, Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), dan dokumen kekonsuleran.

Lewat KSATRIA pula PMI dapat mengadukan masalah yang mereka hadapi seperti tindak kekerasan, gaji tidak dibayar dan lain-lain hadapi seperti tindak kekerasan, gaji tidak dibayar dan lain-lain. KSATRIA dapat diakses
melalui nomor +60105288040.

Sejak KSATRIA diluncurkan pada 2023, menurut Sigit, aplikasi itu telah diakses oleh 12.853 orang, dengan rata-rata pengguna 300 hingga 500 orang per bulan.

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025