Pimpinan MPR: Indonesia konsisten tidak retaliasi dalam perang tarif

Rabu, 16 April 2025 11:06 WIB
waktu baca 3 menit

Beijing (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan Indonesia konsisten tidak melakukan retaliasi tarif terhadap Amerika Serikat, berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah China.

“Mengenai tarif, kita sudah bersepakat tidak akan makin retaliasi, itu sudah baik. Karena Indonesia dari dulu sudah memiliki kebijakan luar negeri yaitu mendayung di antara dua karang, kita akan baik dengan semua pihak, Amerika Serikat dan China,” kata Eddy Soeparno dalam acara “Dialog Bersama” dengan sekitar 50 orang pelajar dan WNI di KBRI Beijing pada Selasa (15/4).

Barang-barang Indonesia yang masuk ke AS sempat akan dikenakan tarif 34 persen oleh Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025, meski kebijakan itu kemudian pada 9 April 2025, Trump mengumumkan penundaan selama 90 hari atas tarif timbal balik ke lebih dari 75 negara, termasuk Indonesia.

Namun, AS tetap menerapkan tarif 145 persen terhadap barang-barang China karena China juga menerapkan tarif dagang 125 persen terhadap barang-barang AS yang masuk ke China.

“Tetapi jangan lupa, kita melakukan 'engagement' dengan siapapun, berdasarkan 'mutual benefit' dan 'mutual respect', jadi harus saling menghargai. Ini yang sekarang agak terbalik-balik, karena yang namanya 'big power politics' kembali dimainkan lagi yaitu ketika negara-negara besar menekan dengan negara lemah,” ungkap Eddy.

Padahal, menurut Eddy, saat ini dunia sudap punya begitu banyak lembaga multilateral yang memberikan peningkatan produktivitas maupun hubungan kerja sama antarnegara yang baik.

“Jangan lupa juga sejak Perang Dunia II, sampai sekarang sudah 80 tahun tidak terjadi perang besar. Sementara kalau kita lihat, 'trade war' itu sering berakhir dengan perang konvensional, perang antarnegara, itu yang perlu kita pertimbangkan,” tambah Eddy.

Eddy yang datang ke China pada 13-17 April 2025 untuk membahas soal transisi energi dan pemanfaatan energi itu mengungkapkan setelah AS keluar dari “Paris Agreement”, maka China akan menjadi dominan dalam sektor energi terbarukan.

“Karena China memiliki teknologinya, kemampuan finansial, dan mereka melakukan transisi energi itu. Indonesia memang akan terpengaruh karena kita punya namanya 'Just Energy Transition Partnership' (JETP), yaitu pendanaan dari sejumlah negara sahabat sebesar 20 miliar dolar AS untuk transisi energi Indonesia, partisipasi AS sebesar 2 miliar dolar AS tapi dana Amerika itu akan hangus tidak bisa digunakan,” jelas Eddy.

Terkait tarif impor oleh AS, Menteri Koordinator Bidang Perekonomoian Airlangga Hartarto rencananya akan berangkat ke AS 16-23 April 2025 untuk bernegosiasi.

Selain Airlangga, delegasi juga terdiri dari Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati serta Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono yang akan bertemu dengan United States Trade Representatives (USTR) maupun menteri perdagangan, menteri luar negeri dan menteri keuangan AS.

Delegasi Indonesia telah mempersiapkan sejumlah paket negosiasi yang akan dibawa dalam perundingan.

Pertama, Indonesia bakal mengajukan revitalisasi perjanjian kerja sama perdagangan dan investasi atau Trade & Investment Framework Agreement (TIFA).

Kedua, Pemerintah akan memberikan proposal deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian, evaluasi terkait pelarangan dan pembatasan barang-barang ekspor maupun impor AS.

Solusi ketiga yang coba dibawa Indonesia yaitu meningkatkan impor dan investasi dari AS lewat pembelian migas.

Kemudian keempat, Pemerintah menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal melalui beberapa strategi seperti penurunan bea masuk, PPh impor, atau PPN impor untuk mendorong impor dari AS serta menjaga daya saing ekspor ke AS.