Jadi dokter kan ada tes MMPI, harusnya penyimpangan perilaku itu bisa terbaca

Bandung (ANTARA) – Anggota Komisi 5 DPRD Jabar Zaini Shofari menekankan perlunya tes psikologis atau kejiwaan yang baik terhadap para dokter, sebagai sikapnya atas kasus pemerkosaan oleh calon dokter spesialis anastesi di RSUP Hasan Sadikin (RSHS).

Zaini menyatakan penerapan tes psikologis pada para dokter harus menjadi catatan penting, karena semestinya perilaku menyimpang dari pelaku seperti dalam kasus yang baru terjadi itu bisa terbaca sejak awal.

“Jadi dokter kan (sebetulnya) ada tes MMPI, harusnya penyimpangan perilaku itu bisa terbaca. Ini bisa tesnya yang salah atau proses tesnya yang perlu dievaluasi. Ini harus jadi perhatian untuk ditingkatkan,” kata Zaini di Gedung DPRD Jabar Bandung, Kamis.

Zaini yang mengaku menyayangkan kasus pemerkosaan tersebut juga, mendorong perbaikan infrastruktur rumah sakit.

Pasalnya, kata dia, peristiwa ini bisa terjadi tidak hanya karena adanya faktor personal dari oknum dokter tersebut, tapi juga infrastruktur dan petugas di rumah sakit sendiri.

Misalnya, keberadaan dan fungsi Closed Circuit Television (CCTV) di rumah sakit yang mestinya bisa menjangkau ruang-ruang di rumah sakit dan perlu ada yang memonitor, sehingga bisa mencegah adanya potensi kejadian yang tidak diinginkan.

“CCTV itu bisa dioptimalkan untuk pencegahan, bukan hanya alat bantu atau alat bukti setelah kejadian,” ujarnya.

Baca juga: IDI rekomendasikan tata kelola PPDS respons kasus di RS Hasan Sadikin

Baca juga: Puan: Kasus dokter PPDS adalah kejahatan yang tak dapat ditoleransi

Ia menjelaskan, hadirnya CCTV dengan ditambah petugas yang memonitor, akan menciutkan nyali para pelaku kejahatan. Itu bukan hanya untuk menangkal ulah doktor nakal tapi juga mencegah aksi pencurian di rumah sakit, seperti pencurian barang bawaan pasien atau penunggu pasien.

Lebih lanjut, Zaini mengatakan gedung dan sarpras RSHS ini memang luas, tapi di satu sisi rumah sakit itu memang masih jadi rujukan dari berbagai daerah. Warga dari daerah pantura hingga Jabar Selatan banyak yang masih mengandalkan RSHS sebagai rujukan.

Artinya, menurut Zaini, meski rumah sakit luas tapi jika banyak rujukan tentu akan membutuhkan personel dan sarpras yang tidak sedikit.

“Personel itu tidak hanya dokter dan perawat, tapi juga personel keamanan yang bertujuan untuk menjaga kenyamanan pasien juga,” katanya.

Kondisi itu juga membuka pandangan perlunya upgrade dan pembangunan rumah sakit provinsi di daerah – daerah. Itu akan menurunkan beban RSHS.

Dalam kesempatan itu, Zaini juga mengapresiasi kinerja dari aparat kepolisian yang dengan cepat menangkap tersangka.

“Kami dukung polisi untuk mengusut tuntas kasus itu. Termasuk kepada masyarakat yang jadi korban untuk tidak takut melapor,” tuturnya.

Baca juga: Ahli: Perlu pemantauan kejiwaan peserta PPDS secara berkelanjutan

Baca juga: Komisi IX DPR kecam kasus kekerasan seksual dokter PPDS Unpad di RSHS

Sebelumnya, Polda Jabar menahan seorang peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad) atau dokter residen berinisial Pratama Anugerah Pratama (31) atas dugaan kekerasan seksual terhadap anggota keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, membenarkan bahwa kasus tersebut telah ditangani oleh pihaknya.

“Iya kita tangani kasusnya, sudah ditahan tanggal 23 Maret tersangkanya,” kata Surawan di Bandung, Rabu (9/4).

Sementara itu, Dekan Fakultas Kedokteran Unpad Yudi Mulyana Hidayat memastikan bahwa pelaku telah diberhentikan sebagai peserta PPDS.

“Karena terduga merupakan PPDS yang dititipkan di RSHS dan bukan karyawan RSHS, maka penindakan tegas sudah dilakukan oleh Unpad dengan memberhentikan yang bersangkutan dari program PPDS,” katanya.

Baca juga: KI Pusat: Kemenkes wajib sampaikan informasi sikapi kasus dokter PPDS

Baca juga: Dokter PPDS Unpad pelaku pemerkosaan diduga alami kelainan seksual

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025