Mentrans dengar aspirasi soal legalisasi kampung terdampak PSN Rempang

Senin, 31 Maret 2025 08:15 WIB
waktu baca 3 menit

Rempang ini sangat kosong, kalau ada orang (investor) yang mau masuk tidak apa-apa, tapi jangan kami yang digeser

Batam, Kepulauan Riau (ANTARA) – Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman Suryanegara mendengarkan aspirasi masyarakat Pulau Rempang yang meminta agar kampung-kampung tua mereka, seperti Pasir Merah dan Pasir Panjang, diberikan legalitas dan tidak digusur, meskipun terdampak pembangunan PSN Rempang Eco City.

Permintaan tersebut disampaikan ketika para warga berdialog dengan Mentrans Iftitah di Batam, Kepulauan Riau, Minggu (30/3), terkait program transmigrasi lokal untuk menyelesaikan konflik lahan adat akibat pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.

Sanirio, salah satu warga Kampung Tua Pasir Panjang, menyampaikan bahwa penduduk desa menolak untuk direlokasi karena mereka khawatir akan kembali membangun kehidupan dari nol, sementara mereka telah memiliki mata pencaharian dan rumah di kampung halaman.

Ia menyatakan bahwa sebenarnya para penduduk desa senang dengan adanya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di wilayah Pulau Rempang karena diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat setempat.

“Kami berterima kasih atas pembangunan yang dilakukan, (pembangunan) sekolah, (fasilitas) pendidikan. Rempang ini sangat kosong, kalau ada orang (investor) yang mau masuk tidak apa-apa, tapi jangan kami yang digeser,” ujarnya.

Senada dengan Sanirio, Nek Awe, warga Kampung Tua Pasir Merah, mengatakan bahwa penduduk desa tersebut juga meminta tanah yang sudah mereka tempati turun menurun agar dilegalisasi.

Selain itu, ia juga menyampaikan agar penduduk Kampung Tua Pasir Merah dilindungi dari intimidasi karena terus menolak relokasi sejak 2023.

“Kami minta keadilan, Pak (Menteri), jadi kampung kami tak usah digugat-gugat lagi, jangan diadukan lagi,” kata Nek Awe.

Sementara warga Kampung Tua Pasir Panjang lainnya, Subahandi, meminta pemerintah untuk juga memerhatikan kesejahteraan warga yang tidak mengikuti program transmigrasi lokal.

Ia menuturkan bahwa masyarakat setempat membutuhkan bantuan terkait pemberdayaan dan pengembangan potensi ekonomi lokal, seperti perikanan dan perkebunan.

“Kami tidak anti-investasi, karena salah satu upaya untuk maju adalah dengan berkolaborasi, bekerja sama, tapi kami juga minta diakomodasi apa yang dapat dikembangkan dari program transmigrasi lokal ini, misalnya perkebunan,” ucap Subahandi.

Mentrans Iftitah Sulaiman Suryanegara pun menyampaikan bahwa pihaknya terbuka dengan semua pendapat masyarakat, baik yang menerima maupun menolak program transmigrasi lokal tersebut.

Ia pun menjamin tidak ada warga yang diintimidasi karena pelaksanaan program transmigrasi lokal harus bersifat sukarela.

“Saya jamin tidak ada intimidasi. Jika ada, lapor kepada saya, agar saya sampaikan kepada Pak Presiden (Prabowo Subianto),” katanya.