Saya ingin menangani masalah kota ini seperti menangani pasien, dimulai dari mencari penyebabnya, bukan cuma meredakan gejalanya.

Yogyakarta (ANTARA) – Saat langit Yogyakarta masih gelap dan embun pagi belum sepenuhnya menguap, belasan warga mulai berdatangan ke Kompleks Balai Kota Yogyakarta.

Sehabis subuh, sekitar pukul 05.15 WIB, mereka yang datang dari berbagai penjuru kota memasuki sebuah gedung berarsitektur Jawa dengan langkah penuh harap.

Setelah melakukan registrasi, mereka duduk secara rapi di ruang tunggu yang membuat suasana terasa seperti klinik dokter.

Sebagian warga tampak menggenggam erat berkas, sementara yang lain bercengkerama atau sekadar mengalihkan kecemasan menanti giliran masuk ke “ruang praktik”.

Mereka bukan untuk memeriksakan kesehatan atau mendapat resep obat, tetapi untuk bertemu langsung dengan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo guna menyampaikan keluhan atau sekadar mengutarakan unek-unek tentang kotanya.

Dari dalam ruang rapat Sadewa, suara tegas terdengar: “Selanjutnya!”

Satu per satu dari mereka kemudian masuk laiknya pasien yang menanti diagnosis dari sang dokter. Rata-rata warga menghabiskan waktu sekitar 15 menit untuk “curhat” dengan Wali Kota, lamanya bergantung pada persoalan yang dibawa. Ada yang datang seorang diri, ada pula yang berombongan.

Di antara mereka, seorang perempuan lansia bernama Siti Maryam (72) tampak datang sendirian. Ia datang untuk menyampaikan persoalan bantuan sosial yang belum pernah ia terima meskipun telah berulang kali mengadu ke dinas terkait.

Sebagai janda tanpa penghasilan tetap, kesempatan bertemu langsung dengan Wali Kota ia manfaatkan sepenuh hati.

“Masalah saya mungkin kecil, tapi rasanya besar sekali bisa didengarkan langsung. Rasanya seperti dihargai sebagai warga,” ucapnya dengan senyum lega.

Baca juga: Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo tolak pengadaan mobil dinas baru

Pendekatan ala dokter

Ruang Rapat Sadewa memang tidak luas, tapi cukup hangat. Sebuah meja panjang mendominasi ruangan, dilapisi taplak batik di bagian tengah.

Di ujung meja, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo duduk santai mengenakan jaket berwarna marun dan kemeja putih. Laptop terbuka di depannya, disandingkan dengan tumpukan berkas.

Warga yang datang dipersilakan duduk satu meja tanpa sekat. Percakapan berlangsung akrab, bahkan saat keluhan yang disampaikan cukup berat.

Gaya Hasto yang tenang dan sesekali melontarkan banyolan membuat ketegangan mencair sehingga suasana birokrasi pun disulap menjadi ruang perjumpaan yang manusiawi.

Forum tatap muka tersebut berlangsung rutin saban hari Rabu pagi hingga pukul 09.00 WIB.

Meski pertama digelar di Kota Yogyakarta, bagi Hasto Wardoyo, pendekatan semacam itu bukan hal baru.

Saat dua periode menjabat sebagai Bupati Kulon Progo, ia mengaku telah membiasakan diri membuka ruang komunikasi langsung dengan warga.

Latar belakangnya sebagai dokter pun mendorongnya mengibaratkan permasalahan perkotaan layaknya kondisi pasien yang perlu didiagnosis, bukan sekadar ditenangkan. Beberapa aduan warga ditangani dalam satu atau dua hari, sisanya yang perlu lintas dinas perlu waktu lebih panjang.

“Saya ingin menangani masalah kota ini seperti menangani pasien, dimulai dari mencari penyebabnya, bukan cuma meredakan gejalanya,” ujar eks Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) itu.

Baca juga: Wali Kota Yogyakarta pimpin deklarasi peduli sampah di HPSN 2025

Ruang “tabayyun” dan pencegah demo

Forum itu sekaligus sebagai sarana “tabayyun” publik, ruang klarifikasi dua arah agar warga tidak hanya menyampaikan unek-unek, tapi juga memahami konteks dan batasan kebijakan pemerintah. Dengan begitu, keluhan tak berkembang jadi kesalahpahaman yang berujung pada gejolak sosial.

Menurut Hasto, cara itu juga menjadi sarana mencegah demonstrasi yang tidak perlu. Banyak aspirasi warga, katanya, sebenarnya bisa diselesaikan dengan dialog terbuka, selama ada ruang dan kemauan untuk saling mendengar.

Renny A Frahesty, Ketua Yayasan Narasita yang bergerak di bidang advokasi perempuan, memandang forum open house itu bukan hanya sebagai bentuk pelayanan publik, tetapi juga ruang yang membangun kembali budaya sosial.

Pemilihan waktu pelaksanaan yang tak lazim – sehabis subuh – menurut dia, justru memberi nilai lebih. Bukan sekadar efisiensi, tapi menjadi simbol semangat baru dalam membangun keterhubungan antara warga dan pemimpinnya.

Dalam konteks birokrasi yang biasanya kaku, forum semacam itu memberi akses langsung kepada masyarakat dari berbagai lapisan sosial, tanpa harus melalui jalur struktural seperti dalam musrenbang.

Ia juga melihat sisi filosofis dari pemilihan waktu pelaksanaan. Bagi Renny, pagi hari bukan hanya momen rutinitas, tetapi waktu yang sarat makna. “Pagi hari adalah saat kita membangun harapan,” ujarnya.

Warga yang datang sehabis subuh bukan sekadar ingin mengadu, akan tetapi menunjukkan bahwa mereka percaya aspirasinya pantas didengar.

Peluang seperti itu, menurutnya, turut membangun karakter partisipatif masyarakat dan memberi ruang pembelajaran politik yang sehat di tingkat akar rumput.

Pengajar Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad menilai pejabat publik memiliki posisi paling strategis untuk menyampaikan kebijakan dan membangun dialog dengan masyarakat.

Alih-alih hanya menyampaikan pesan satu arah atau mengandalkan influencer, pejabat publik seharusnya berperan aktif dalam membuka ruang komunikasi yang lebih setara dan terbuka.

Hal itu bukan semata soal penyampaian informasi, tetapi juga upaya membangun kepercayaan melalui partisipasi langsung warga dalam pembicaraan kebijakan publik.

Di sejumlah negara maju, transformasi ini sudah berlangsung. Politisi mulai memanfaatkan media baru dan berbagai kanal komunikasi publik untuk menjangkau warga secara langsung.

Mereka tampil bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai komunikator yang terbuka terhadap masukan, kritik, bahkan dialog spontan.

Menurut Nyarwi, tren ini seharusnya juga berkembang di Indonesia. Pejabat publik perlu didukung dengan pelatihan maupun tim internal agar dapat memanfaatkan ruang-ruang komunikasi publik secara lebih aktif dan adaptif, termasuk dengan memanfaatkan momentum langsung bertemu warga untuk memperkecil jarak.

Berbeda dengan warga lain yang datang membawa persoalan pribadi, Fajar Ristanto hadir bersama pengurus Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Baciro, Kota Yogyakarta, membawa isu kolektif terkait kendala komunikasi antara LMK dan perangkat kelurahan dalam pelaksanaan program hasil musrenbang.

Menurut Fajar, hambatan semacam itu tidak mudah diurai di tingkat wilayah karena terbentur prosedur atau minimnya ruang koordinasi.

Maka, ia dan rekan-rekannya memanfaatkan open house itu untuk menyampaikan langsung unek-unek yang selama ini sulit tersampaikan lewat jalur formal.

Setelah beberapa menit bertemu langsung dengan Wali Kota, ia pun keluar ruangan dengan wajah sumringah. “Tadi sudah dijanjikan Pak Wali, dua hari selesai,” ujarnya singkat.

Konsep open house di Balai Kota Yogyakarta itu barangkali bukan segalanya, tapi setidaknya memberi ruang warga yang selama ini kerap absen di jalur birokrasi, yakni ruang untuk didengar, tanpa sekat, dan tanpa syarat.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2025