Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyebut masyarakat tak perlu khawatir akan munculnya dwifungsi dalam revisi UU TNI.

Dia menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI justru membatasi jabatan sipil yang bisa diisi personel aktif TNI.

“Saya juga sudah berkali-kali bicarakan, justru ini melimitasi (membatasi),” kata Utut di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

Baca juga: Wakil Ketua DPR ungkap isi tiga pasal yang diubah dalam RUU TNI

Dia mengatakan bahwa Komisi I DPR RI juga sudah mendengar aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari pakar, akademisi, purnawirawan, hingga lembaga masyarakat sipil.

Berbagai elemen masyarakat itu pun menyampaikan beragam pandangannya mengenai jabatan sipil yang bisa diisi personel aktif TNI.

Dalam hal itu, dia mengatakan Komisi I DPR RI tidak dalam posisi yang setuju atau tidak setuju. Karena sebagai anggota DPR RI, dia pun menyerap aspirasi untuk pembentukan undang-undang.

Dia juga menegaskan rapat kerja antara Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI beberapa waktu lalu pun menyimpulkan bahwa RUU TNI harus mengedepankan supremasi sipil dalam konsep negara demokrasi.

Baca juga: DPR bantah RUU TNI dibahas di hotel karena dikebut

Di samping itu, dia membantah soal rapat di hotel untuk mengebut pembahasan RUU TNI. Menurut dia, pembahasan RUU TNI yang hanya mengubah tiga pasal, menempuh proses debat panjang antara setiap fraksi.

“Kalau ditanya tadi soal keputusan itu sudah dijawab, kalau soal partisipasi itu semua sudah kita undang,” kata dia.

Sebelumnya, Komisi I DPR RI menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) bersama pemerintah di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Jumat hingga Sabtu, 14-15 Maret 2025.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025